Infografis
Suara.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengatakan konflik lahan dan tanah yang terjadi di berbagai daerah kerap disebabkan karena ketidakselarasan dalam administrasi pertanahan di Tanah Air.
"Konflik pertanahan yang terjadi disebabkan oleh pengadministrasian pertanahan yang dilakukan selama ini terjadi ketidakselarasan," kata Ferry dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (13/1/2016).
Dia mencontohkan, ketidakselarasan tersebut, misalnya, adalah kawasan yang diklaim kawasan hutan, namun pada kenyataannya di kawasan tersebut sudah menjadi permukiman.
Untuk itu, ujar dia, layanan administrasi pertanahan saat ini sudah harus didasarkan pada kebijakan satu peta guna mendukung tersedianya data-data yang valid serta akurat. "Hal ini bisa diselesaikan apabila 'one map policy' (kebijakan satu peta) sudah diterapkan," ujar Ferry.
Menteri berpendapat bahwa pengadministrasian pertanahan yang selaras akan menghapurkan kesenjangan sosial di tengah masyarakat.
Ia juga mengemukakan bahwa dalammengelola pertanahan tidak hanya dikedepankan aspek legalnya saja, tetapi juga mesti dilihat juga aspek kemanfaatan serta kegunaanya.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada tahun 2015 menyatakan bakal berfokus kepada tiga hal secara internal yaitu terhadap perbaikan pelayanan, penyelesaian sengketa hingga penyelenggaraan tata ruang guna mewujudkan reformasi agraria.
"Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (Badan Pertanahan Nasional) ke depan akan fokus pada tiga hal, yaitu pelayanan, penanganan sengketa dan penyelenggaraan tata ruang," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan dalam sejumlah kesempatan.
Menurut Ferry, semua program tersebut akan terlaksana dengan baik apabila seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dalam keadaan solid.
Sebagai ujung tombak pelayanan, ia mengatakan bahwa bagian "front office" akan dilatih agar mempunyai keahlian komunikasi dengan baik.
Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga akan melakukan perbaikan kriteria tunjangan kinerja guna dapat mengoptimalkan fungsi "reward and punishment" dengan lebih baik dalam sistem kepegawaian.
