Tata Pemukiman Kumuh, Makassar Bangun Apartemen Lorong

Selasa, 12 Januari 2016 | 23:23 WIB
Tata Pemukiman Kumuh, Makassar Bangun Apartemen Lorong
Ilustrasi pemukiman kumuh. (Antara/Rivan Awal Lingga)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pemerintah Kota Makassar akan memulai proyek pembangunan apartemen lorong (Aparong) tahun ini. Pembangunan akan dilakukan bertahap sampai 2019.

"Tahun ini kita akan bangun dan kita sesuaikan dengan alokasi anggarannya. Program Aparong ini akan berlangsung bertahap hingga tahun 2019," ujar Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemkot Makassar Ngurah Agung Lahmuddin di Makassar, Selasa (12/1/2016).

Pembangunan apartemen ini sebagai upaya pemenuhan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ini menjadi tanggung jawab Pemkot Makassar.

Tahun ini, sebanyak delapan unit Aparong akan dibangun di Buloa, Kecamatan Tallo tahun ini. Anggaran Rp2 miliar dikucurkan.

"Tahun ini kita akan bangun di daerah Buloa, Kecamatan Tallo. Alokasi anggaran untuk membangn Aparong hanya sekitar Rp2 miliar. Tapi tahun depan akan dilanjutkan lagi," katanya.

Pembangunan Aparong di lokasi tersebut akan menyesuaikan dengan luas lahan yang dimiliki masyarakat. Program Aparong Pemkot Makassar ini akan berlangsung hingga 2019 mendatang.

Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto mengatakan inovasi Aparong yang diprogramkannya adalah sebuah solusi untuk menangani masalah pemukiman kumuh di lorong-lorong dengan konsep dapat dibongkar pasang. selain itu rumah ramah lingkungan itu bagi warga kurang mampu.

"Bangunan itu tanpa pondasi dan bisa di bongkar pasang jadi tidak terlalu menyulitkan. Aparong merupakan solusi mengatasi persoalan pengadaan rumah miskin serta penataan pemukiman kumuh," katanya.

Danny sapaan akrab wali kota ini menyebutkan untuk pembangunan apartemen tersebut awalnya dibutuhkan anggaran sekitar Rp200 juta persatu unitnya, namun mengingat dananya cukup besar maka kemungkinan akan dikurangi.

"Itu baru ancang-ancang, setelah dihitung hitung akan dikurangi sehingga masyarakat kurang mampu bisa mendapatkannya, kan disubsidi pemerintah. Bagi masyarakat yang punya lahan tapi tidak bisa membangun, akan dibantu," sebutnya. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI