Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai pembentukan Pansus Freeport di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) patut didukung. Namun ia menegaskan pembentukan Pansus jangan cuma mengungkap skandal Setya Novanto yang diduga meminta saham Freeport.
"Jangan cuma terbatas hanya pada masalah Setya Novanto. Pansus yang nanti akan dibentuk juga harus mampu menguak berbagai skandal yang ada dalam perjanjian bisnis antara Freeport dengan Pemerintah Indonesia di masa lalu," kata Marwan saat dihubungi Suara.com, Selasa (12/1/2016).
Salah satu kritik keras yang dilontarkan Marwan adalah anggapan Kontrak Karya membuat pemerintah Indonesia mau tak mau harus menyetujui permohonan perpanjangan kontrak karya yang diajukan oleh PT Freeport Indonesia. "Itu tidak benar. Indonesia memiliki kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara (minerba). Itu dijamin konstitusi maupun UU minerba. Kontrol keputusan tetap harus ditangan kita," ujar Marwan.
Sebagaimana diketahui, dukungan pembentukan Pansus Freeport berhembus kencang di DPR pasca Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatannya selaku Ketua DPR RI. Salah satu penyokong utama adalah Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Fahri beralasan dengan adanya pansus angket ini maka semua kronologi perpanjangan izin kontrak betul-betul bisa dibaca oleh seluruh masyarakat Indonesia secara detail.
Masalah Freeport sempat menimbulkan skandal besar di tanah air saat Menteri Sudirman Said melaporkan Setya Novanto selaku Ketua DPR. Setya dituduh melakukan pelanggaran etika karena meminta jatah saham pembangkit listrik di kawasan pertambangan Freeport di Timika, Papua. Setya juga diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham kosong (saham yang diberikans secara gratis) kepada PT Freeport Indonesia.
Kontoversi Freeport semakin bertambah setelah ada tuduhan adanya pertemuan keluarga Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan Komisaris Utama Freeport McMoran (induk usaha PT Freeport Indonesia) James Moffet. Tuduhan muncul dari Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade. Menurutnya, pertemuan antara Jim Bob (panggilan Moffet) dengan keponakan JK yang seorang pengusaha nasioal Erwin Aksa dan adik ipar JK yaitu Aksa Mahmud di Kantor Bosowa, Menara Karya lantai 16, Kuningan Jakarta terjadi pada bulan Juni 2015 setelah JK menjadi Wakil Presiden.
Pertemuan ini menjadi kontroversial mengingat Freeport sedang berupaya memperpanjang masa Kontrak Karya (KK) yang akan habis tahun 2021. Selain itu PT Freeport Indonesia juga tengah dalam proses melakukan divestasi saham sebesar 10,64 persen. Namun hingga kini Freeport belum juga melepaskan sahamnya.
Padahal mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PT Freeport Indonesia harus mendivestasikan sahamnya hingga 20 persen pada 14 Oktober 2015 dan 30 persen pada 14 Oktober 2019. Sampai saat ini, saham pemerintah di PT Freeport Indonesia baru sebesar 9,36 persen.
