Infografis
Suara.com - Pemerataan hasil pembangunan agar dapat disebarluaskan secara adil kepada seluruh masyarakat di berbagai daerah di Tanah Air merupakan langkah yang wajib dilakukan pemerintah, kata Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.
"Pemerataan merupakan suatu yang wajib," kata Zulkifli Hasan dalam rilis Humas MPR RI di Jakarta, Selasa (12/1/2016).
Menurut dia, harus ada langkah keberpihakan pada rakyat kecil karena kalau tak ada keadilan maka rakyat akan susah diajak bersama-sama untuk melakukan pembangunan. Untuk itu, lanjutnya, maka harus ada tindakan afirmatif guna membantu rakyat kecil di berbagai daerah di Indonesia.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengingatkan fenomena ketimpangan perekonomian bila terus tumbuh dan tidak segera diatasi maka berpotensi mengakibatkan melonjaknya angka kriminalitas.
Sedangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki ketimpangan perekonomian yang merupakan salah satu tantangan yang perlu diatasi dalam era globalisasi sekarang ini.
"Salah satu negara yang paling timpang adalah negeri kita. Saya berjanji untuk memperbaiki kondisi ini, secara bersama-sama," kata Jusuf Kalla dalam acara Muktamar VI dan Milad ke-25 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang digelar di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (12/12/2015).
Seperti diketahui, lembaga keuangan multilateral Bank Dunia telah melakukan kajian terkait ketimpangan di sejumlah negara di dunia termasuk Indonesia.
Menurut Jusuf Kalla, mengatasi ketimpangan saat ini merupakan tantangan yang besar antara lain karena berdasarkan kajian laporan Bank Dunia tersebut, satu persen keluarga Indonesia bisa sampai menguasai hingga 50,3 persen kekayaan bangsa.
Dengan demikian, lanjutnya, maka 99 persen keluarga Indonesia lainnya harus berbagi dari 50 persen kekayaan nasional lainnya, sedangkan sesuatu hal yang tidak seimbang harus diperbaiki oleh seluruh lapisan. "Kita bicara tentang keadilan agar kondisi ke depan tidak terganggu. Bangsa ini harus meningkatkan tingkat keadilannya secara bersama-sama," katanya.
Sementara itu, pemerintah daerah diwartakan akan lebih mudah mendapat tambahan pembiayaan infrastruktur selain pembiayaan dari anggaran fiskal pada 2016 sehingga pengerjaan proyek infrastruktur dan efek pengganda ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan lebih cepat.
Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang menjadi embrio Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI) Emma Sri Martini di Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (12/12), mengatakan pembiayaan yang disalurkan termasuk kepada pemerintah daerah diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur.
Insentif sumber pembiayaan ini diharapkan banyak disalurkan ke wilayah luar Jawa,terutama kawasan timur agar dapat menekan ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa.
Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan September 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,51 juta orang (11,13 persen), berkurang sebesar 0,08 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2015 yang sebesar 28,59 juta orang (11,22 persen)
Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2015 sebesar 8,29 persen, turun menjadi 8,22 persen pada September 2015. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 14,21 persen pada Maret 2015 menjadi 14,09 persen pada September 2015.
Selama periode Maret 2015–September 2015, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 0,03 juta orang (dari 10,65 juta orang pada Maret 2015 menjadi 10,62 juta orang pada September 2015), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 0,05 juta orang (dari 17,94 juta orang pada Maret 2015 menjadi 17,89 juta orang pada September 2015).
(Antara)
