Infografis
Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla sepakat dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait dengan pandangan Presiden RI kelima itu mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang harus diberdayakan untuk kemakmuran rakyat.
"Pemerintah sepakat itu benar bahwa BUMN jangan berpikir korporasi secara penuh tapi ada misi khusus untuk pengembangan ekonomi," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (11/1/2016).
Menurut Jusuf Kalla, misi khusus yang harus dilakukan oleh BUMN antara lain adalah terkait dengan membuat pemerataan bagi seluruh rakyat dalam mengelola kekayaan negara.
Wapres mengingatkan bahwa BUMN berbeda dengan korporasi biasa, sehingga dirinya juga setuju bahwa masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan BUMN untuk kemakmuran rakyat.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritik pengelolaan BUMN yang kini cenderung seperti korporasi swasta.
"BUMN harus dikembalikan menjadi alat negara untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui fungsi redistributif, membuka akses permodalan, dan meningkatkat produktifitas rakyat," kata Magawati dalam pidato pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) I dan peringatan ulang tahun ke-43 PDI Perjuangan, di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Minggu (10/1/2016).
Menurut Megawati, konstitusi mengamanahkan pentingnya peran BUMN sebagai salah satu soko guru perekonomian nasional.
Karena itulah, kata dia, BUMN memiliki fungsi dan menjadi alat negara untuk meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. "Namun saat ini, BUMN hanya diperlakukan seperti korporasi swasta yang mengedepankan pendekatan bisnis atau yang sering didengungkan sebagai pendekatan 'business to business' (antarbisnis)," kata Megawati.
Presiden kelima Republik Indonesia itu menjelaskan, dalam pola pembangunan nasional semesta berencana, BUMN merupakan bagian dari implementasi konkret dari pasal 33 UUD 1945.
Menurut dia, pola yang mengarahkan agar segala usaha dalam lapangan ekonomi dan keuangan dapat menuju kepada masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
(Antara)
