LIPI Kritik Target Konektivitas Papua 2018 Terlalu Cepat

Adhitya Himawan Suara.Com
Minggu, 10 Januari 2016 | 13:38 WIB
LIPI Kritik Target Konektivitas Papua 2018 Terlalu Cepat
Jalan Raya Doyo Baru, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua [Antara/Ismawan Nugraha]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Koordinator Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth meyakini konektivitas Papua bisa tercapai, tetapi target Presiden Joko Widodo yang menetapkan seluruh kabupaten/kota akan dapat dilalui jalur darat pada 2018 kurang realistis.

"Mungkin konektivitas Papua terlalu cepat kalau ditargetkan bisa tercapai 2018. Banyak prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai target tersebut," kata Adriana Elisabeth dihubungi di Jakarta, Minggu (10/1/2016).

Adriana mengatakan prasyarat yang diperlukan adalah dukungan anggaran, teknologi dan sumber daya manusia. Bila seluruh prasyarat tersebut bisa dipersiapkan, maka konektivitas di Papua bisa dicapai.

 "Belanda saja dengan dukungan teknologi yang masih tertinggal dibandingkan sekarang, dulu bisa membangun Jayapura sampai seperti itu. Bila melihat sejarah itu, saya yakin pembangunan infrastruktur untuk konektivitas di Papua bisa dilakukan," tuturnya.

Selain prasyarat yang sudah disebutkan, Adriana mengatakan pembangunan infrastruktur di Papua juga perlu dikomunikasikan dengan masyarakat setempat agar tidak menimbulkan kecurigaan dan bisa diterima dengan baik.

Menurut Adriana, selama ini pembangunan yang dilakukan pemerintah lebih banyak di Indonesia bagian barat. Bila pemerintah ingin serius membangun Indonesia bagian timur, termasuk Papua, maka target 2018 terlalu cepat.

"Saya kira konektivitas Papua baru bisa dicapai dalam waktu lima tahun dengan dukungan anggaran, teknologi dan sumber daya manusia yang cukup. Sumber daya manusia Papua juga perlu dipersiapkan untuk menerima pembangunan," katanya.

Adriana menilai pemerintah selama ini juga seringkali hanya melakukan pembangunan fisik tanpa mempersiapkan masyarakat untuk menerima pembangunan dan hasilnya.

Ketika kemudian masyarakat setempat melakukan penolakan atas pembangunan yang direncanakan pemerintah, mereka kemudian dituding sebagai pihak yang antipemerintah.

"Program banyak, tetapi cara menyampaikannya tidak tepat. Menjadi tugas kepala daerah untuk mengomunikasikan program pembangunan yang dilakukan pemerintah," ujarnya. 

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi menargetkan konektivitas Papua harus sudah terwujud tahun 2018. Agar terwujud, jalan Trans Papua yang menghubungi beberapa kabupaten di Papua dan Papua Barat membutuhkan anggaran sekitar Rp. 36,4 Triliun. Panjang jalan Trans Papua diperkirakan sepanjang 4.325 kilometer,  sementara yang baru dikerjakan mencapai 658 kilometer.

(Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI