Infografis
Namun, ia juga wanti-wanti soal kendala yang masih menghadang pada 2016. Di antaranya adalah menurunnya nilai ekspor Indonesia baik dari komoditas, mineral ataupun migas. Selain itu, harga komoditas minyak sawit (crude palm oil/CPO) dan karet yang jatuh masih menjadi masalah sehingga mempengaruhi nilai ekspor dan jumlah cadangan devisa kita.
“Hal yang sama terjadi pada ekspor hasil mineral kita karena pembangunan smelter belum memberikan dampak signifikan pada sumbangan nilai ekspor karena masih dalam proses pembangunan,” tuturnya.
Namun, sambung politikus Golkar itu, pemerintah bisa mengatasinya dengan memperkuat perekonomian domestik. Menurutnya, Indonesia dengan jumlah penduduk yang mencapai 255 juta jiwa memiliki potensi besar dari sisi daya beli dan konsumsi.
“Potensi ini harus bisa dikelola dengan baik. Kemudahan investasi baru harus dipermudah sehingga banyak tercipta lapangan kerja baru,” cetusnya.
Selain itu, dibutuhkan pula sinkronisasi kebijakan sektor fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan sektor riil. Caranya, kata Misbakhun, pemerintah bisa mendorongnya melalui realisasi pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok penjuruh tanah air.
“Sehingga secara regional lahir daerah dan kawasan pertumbuhan ekonomi baru yang akan memberikan kontribusi secara agregat pada pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.
Sebelumnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis data realisasi atas sejumlah proyeksi dalam APBN Perubahan (APBNP) 2015. Berdasarkan keterangan tertulis Kemenkeu, pertumbuhan ekonomi 2015 diperkirakan mencapai 4,73 persen, atau lebih rendah dari asumsi pertumbuhan ekonomi pada APBNP 2015 sebesar 5,7 persen.
Sedangkan tingkat inflasi diperkirakan hanya 3,1 persen atau lebih rendah dari asumsi inflasi yang digunakan dalam APBNP tahun 2015 sebesar 5,0 persen. Rendahnya laju inflasi terutama disebabkan terjaganya pasokan barang kebutuhan pokok masyarakat seiring peningkatan produksi pangan dan jalur distribusi, ekspektasi inflasi yang menurun, serta perubahan skema subsidi energi.
