Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan sebagian besar proyek infrastruktur harus digarap oleh kontraktor lokal. Agar peredaran uang lebih besar di daerah-daerah.
Hal itu dikatakan Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Penandatanganan Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2016 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jakarta, Rabu (6/1/2016).
Dia berpesan agar proyek infrastruktur menggunakan jasa kontraktor lokal, jika tidak memungkinkan 100 persen maka upayakan agar 90 persen. Apalagi Presiden menilai tahun ini banyak proyek infrastruktur yang nilainya di bawah Rp50 miliar. Sehingga memungkinkan kontraktor lokal untuk menggarap proyek tersebut.
"Saya ingin agar peredaran uang semakin banyak di desa, jangan hanya mampir dan kemudian 'ketarik' lagi (ke Jakarta). Daerah tidak akan dapat peredaran uang itu," ujarnya.
Kepala Negara juga meminta kepada kontraktor agar menekankan penggunaan konten lokal, di mana barang produk dalam negeri ini diutamakan.
"Jangan sedikit-sedikit impor. Stop itu. Gunakan barang-barang lokal. 'Local content' diperbesar, syukur bisa semuanya barang lokal. Enggak ada lagi nanti beli pipa harus impor. Ada lagi buat jembatan impor bajanya, padahal di sini ada Krakatau (Steel)," ucapnya, menegaskan.
Selain itu, Presiden juga berpesan agar pelaksanaan proyek infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada 2016 bersifat padat karya atau membuka lebih banyak lapangan kerja. Pemerintah ingin membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya.
"Saya titip beberapa hal, kita ingin buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Angka sebesar Rp104 triliun yang ada di infrastruktur PU ini akan membuka lapangan pekerjaan sangat besar, saya titip usahakan proyek ini banyak menyerap tenaga kerja, padat karya, tanpa melupakan teknologi. Tapi sekali lagi, dorong agar ini banyak menyerap tenaga kerja," tutur Jokowi.
Pada kesempatan itu Presiden Jokowi menyaksikan penandatangan kontrak kegiatan tahun anggaran 2016 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jakarta. Acara penandatanganan kontrak sekaligus dilakukan di lima lokasi secara bersamaan yakni di Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado, dan Jayapura.
Dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur PUPR, pada 2016 Kementerian PUPR memiliki 10.649 paket kontrak dengan nilai Rp73,41 triliun. Kementerian PUPR telah melaksanakan pelelangan dini sejak Agustus hingga Desember 2015 sebanyak 5.344 paket dengan nilai Rp42,74 triliun. Di Januari ditandatangani 1.026 paket sebesar Rp25 triliun dan pada Rabu (6/1) ditandatangani kontrak senilai Rp8,81 triliun.
