Suara.com - PT Pelindo IV (Persero) mulai 1 Januari 2016 menambah dua pelayanan pengapalan langsung ke negara tujuan ekspor/impor (direct call) yaitu Korea Selatan dan Jepang dari semula hanya ke Xianmen (Tiongkok) dan Hongkong.
"Penambahan dua negara 'direct call' sejalan dengan tingginya jumlah kargo ekspor terutama dari Indonesia Bagian Timur ke wilayah Tiongkok, Korea dan Jepang," kata Direktur Utama PT Pelindo IV, Doso Agung, dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (5/1/2016).
Dengan penambahan rute, diharapkan akan mampu meningkatkan ekspor Indonesia Timur ke China, Korea dan Jepang yang merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di kawasan Asia Pasifik.
Penambahan "direct call" Pelindo IV tersebut mendapat tanggapan positif dari sejumlah kalangan termasuk dari Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpo.
"Langkah Pelindo IV menggagas 'direct call' mulai dilaksanakan sejak 5 Desember 2015 lalu. Sekarang akhirnya telah terwujud. Ini bagian dari obsesi saya bagian dari memperkuat sistem logistik nasional," Syahrul.
Gubernur Sulsel yang juga Ketua Asosiasi Gubernur se Indonesia itu menyatakan, dengan "direct call" telah merubah peta logistik nasional, dimana semua kargo ekspor-impor dari Indonesia Timur sebelumnya dilakukan melalui Jakarta-Surabaya via Singapura atau Tanjung Pelepas, dan kini dapat langsung dari Makassar ke nagara tujuan Hongkong, Korea dan Jepang tanpa "double handling". Multiport Tariff Pada saat yang bersamaan per 1 Januari 2016, Pelindo I juga melakukan uji coba "multiport tariff".
"Uji coba multiport tarif hingga hari keempat ini berjalan lancar belum menemui kendala. Kalaupun ada kendala kami akan terus melakukan evaluasi untuk penyempurnaan," kata Doso.
"Multiport tariff" adalah tarif kepelabuhanan berdasarkan efisiensi perhitungan biaya di beberapa pelabuhan, dimaksudkan untuk mengurangi biaya logistik di masing-masing pelabuhan pengumpul di lingkungan PT Pelindo IV dengan tujuan ekspor melalui pelabuhan Makassar. Dengan inovasi "multiport tariff" yang diberlakukan bersamaan dengan dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016, diyakini mampu meningkatkan ekspor Indonesia Timur hingga 3 kali lipat pada tahun 2016.
Besaran "Multiport Tariff" diberlakukan berdasarkan zona pelabuhan di KTI (terbagi 4 zona). Hal ini setara dengan pengurangan 20 persen-30 persen tarif yang berlaku sekarang. Meliputi biaya tambat, dermaga dan stevedoring, di luar (tidak termasuk) biaya buruh yang merupakan faktor di luar Pelindo IV.
Dengan berbagai inovasi tersebut, selain mewujudkan Tol Laut dan Poros Maritim Nasional juga sekaligus merubah peta logistik nasional yang lebih berpihak bagi pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia (KTI).
(Antara)