Infografis
Suara.com - Peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung direncanakan pada 21 Januari 2016 di Walini, Purwakarta, setelah seluruh proses perizinan rampung pada pertengahan Januari 2016.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung setelah rapat terbatas dengan topik kereta api cepat yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden Jakarta, Senin (4/1/2016), mengatakan Kepala Negara menekankan seluruh proses perizinan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung segera dirampungkan sehingga 21 Januari 2016 bisa dilakukan peletakan batu pertama.
"Intinya proyek ini akan segera dijalankan pada 21 Januari 2016, harapan 'groundbreaking' bisa dilakukan. Perizinan diharapkan selesai 14-15 Januari," kata Pramono.
Pada kesempatan itu, rapat terbatas melibatkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat, Wali kota Bandung Ridwan Kamil, dan Konsorsium BUMN yang terlibat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Ketua Konsorsium BUMN yang terlibat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Bintang Prabowo mengatakan semua izin trase, izin melalui kabupaten-kota yang dilalui jalur kereta tersebut sudah didapatkannya sebelum akhir tahun lalu.
"Dalam satu dua hari ini perizinan sisanya masuk ke Kementerian Perhubungan, sebelum 14 Januari kami targetkan sudah bisa didapatkan semua izin," kata Bintang Prabowo.
Sementara Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyambut baik dimulainya proyek tersebut.
Ia mengatakan proyek itu akan dimulai dari kawasan Halim Jakarta Timur hingga ke Gedebage atau Tegalluar, Bandung.
"Proyek ini 95 persen lahannya ada di Jabar sehingga diperlukan satu tanda tangan gubernur dan delapan tanda tangan bupati-walikota yang daerahnya dilalui kereta cepat ini untuk rekomendasi trase," katanya.
Selanjutnya, kata dia, proyek itu akan dilengkapi dengan pembangunan LRT yang akan diintegrasikan dengan kereta cepat.
"Selanjutnya diperlukan LRT untuk Bandung Raya yang akan terintegrasi dengan kereta cepat," katanya.
Terintegrasikan Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat mengatakan pihaknya bertugas untuk mengintegrasikan kereta cepat itu dengan Stasiun Manggarai dimana nanti akan ada kereta dari Bandara Soekarno Hatta ke Manggarai.
"Kita integrasikan dengan TransJakarta termasuk LRT. Untuk masalah perizinan zonasi kami sudah mengajukan izin pembangunan 'high speed train' ke Kemenhub Insya Allah pada 14 Januari selesai semua. Ini akan mengurangi beban lalu lintas di jalan tol maupun udara," katanya.
Sedangkan Wali Kota Bandung Muhammad Ridwan Kamil berpendapat proyek kereta cepat tidak melulu menghubungkan Jakarta-Bandung tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi baru di koridor yang dilalui kereta tersebut.
"Kereta cepat ini tidak melulu meng-konek (menghubungkan)Jakarta-Bandung tapi juga menjadi alasan berkembangnya ekonomi baru di antara koridornya. Ini ditargetkan 21 Januari 'groundbreaking', akhir 2018 proyek selesai dan operasional penggunaan semester 1 tahun 2019. Kami sambut baik terutama untuk mengurangi beban kemacetan," katanya.
Untuk pelaksanaan proyek kereta cepat Jakarta Bandung, Tiongkok dan Indonesia sudah sepakat membentuk perusahaan patungan bernama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan komposisi kepemilikan saham 60 persen Indonesia dan 40 persen Tiongkok. Perusahaan ini bertanggung jawab menyesaikan proyek tersebut.
Proyek ini diperkirakan menelan dana 5,5 miliar Dolar Amerika Serikat atau Rp72 triliun. Proyek ini ditargetkan bisa beroperasi pada tahun 2019.
Proyek ini melibatkan 4 BUMN dalam proses pembangunannya. Antara lain PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
(Antara)
