Infografis
Suara.com - Kementerian Keuangan meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mempertajam efektivitas perencanaan program dan proyek-proyek pembangunan. Tujuannya agar target-target pembangunan yang diamanatkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa tercapai.
"Alokasi anggaran (untuk program yang mendorong target pembangunan) jika bisa lebih besar itu lebih baik. Kemudian, program dengan efektivitas dan sasaran (penduduk miskin) yang tepat itu harus ditingkatkan," kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Senin (4/1/2016).
Suahasil mengakui pencapaian target pembangunan seperti yang dibebankan dalam APBN-Perubahan 2015, lebih tepat untuk diukur secara jangka panjang. Hasil yang berimplikasi langsung pada indikator pembangunan ataupun kesejahteraan, menurutnya, bisa terlihat ketika program dan proyek pembangunan sudah berhasil dilaksanakan.
"Target pembangunan ini adalah indikator makro yang levelnya 'outcome'. Seperti misalnya penurunan pengangguran adalah 'outcome' dari pembangunan ekonomi. Variabel 'outcome' ini butuh proses berkelanjutan," ujarnya.
Dia mengatakan, sepanjang 2015, pemerintah sudah menunjukkan konsistensi dalam mengarahkan pembangunan yang lebih berkeadilan. Hal itu, salah satu manfaatnya untuk memperbaiki indikator kesejahteraan, seperti penurunan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, tingkat ketimpangan dan juga perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Jadi setahun ini kita bisa lihat konsistensi membangun infrastruktur. Pengurangan belanja subsidi BBM, dan lainnya," ujarnya.
"Untuk mencapai itu (target pembangunan), perlu ada program unggulan, bukan hanya program biasa," tambahnya.
Suhasil mengungkapkan optimistimenya bahwa capaian pembangunan, terutama untuk angka kemiskinan dan rasio gini, dapat lebih baik pada 2016. Hal itu didorong dari kebijakan fiskal seperti penataan ulang untuk sasaran pemberian subsidi listrik pada 2016, dan juga alokasi anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH). Data Kemensos, menyebutkan anggaran untuk PKH sebesar Rp98 triliun.
Sebagaimana diketahui, setelah tahun 2015 berakhir, tiga target pembangunan yang diamanatkan dalam APBN-P 2015 meleset cukup jauh dari target, jika mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS). Target pengurangan kemiskinan dalam APBN-P 2015 sebesar 10,3 persen, namun menurut data BPS hingga September 2015, tingkat kemiskinan 11,13 persen. Adapun tingkat pengangguran di APBN-P 2015 sebesar 5,6 persen, namun data BPS hingga Agustus 2015 menunjukan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2015 sebesar 6,18 persen.
Sedangkan, rasio gini menurut data terakhir BPS, pada tahun ini masih sebesar 0,41, lebih tinggi dari target di APBNP sebesar 0,40. Untuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), BPS belum merilis pencapaian pada tahun ini. Target IPM dalam APBNP 2015 sebesar 69,4.
(Antara)
