Suara.com - Konsultan Blok Masela yang ditunjuk pemerintah merekomendasikan pengembangan blok dengan cadangan gas terbesar yang terletak di Laut Arafura, Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku, dikembangkan secara "offshore" atau lepas pantai.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said setelah Rapat Terbatas dengan topik Blok Masela yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden di Jakarta, Selasa (29/12/2015), mengatakan, dalam rapat tersebut dipaparkan rekomendasi konsultan terkait Blok Masela.
"Hasilnya konsultan mengatakan 'offshore', karena secara pendapatan negara, dan segala macam. Tapi ada aspek lain yang diperhatikan pemerintah yakni soal pembangunan daerah. Bagaimana caranya kontraktor enggak dirugikan secara finansial, tetapi pembangunan kewilayahan bisa dilaksanakan," kata Sudirman.
Ia mengatakan keputusan terkait Blok Masela memang harus diambil secara hati-hati dan menampung seluruh masukan termasuk pendekatan "offshore" maupun "onshore" karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
Sudirman menjelaskan pemerintah ingin mencari solusi, supaya investasi bisa tetap berjalan, di sisi lain aspek pembangunan regional bisa bergerak.
"Presiden sangat ingin pembangunan dimulai dari pinggir dan bagaimana kita kedepankan pembangunan maritim," katanya.
Presiden Jokowi, kata Sudirman, ingin mendengarkan langsung kajian dan paparan detail dari kontraktor Blok Masela.
"Kemudian kontraktornya akan diundang dalam waktu dekat (sekembali Presiden dari Papua) dan setelah itu akan diputuskan," katanya.
Menurut Sudirman, Presiden Jokowi mengapresiasi pendapat konsultan ahli, kemudian juga mendengar dari berbagai pihak, dan akan mendengar (paparan) dari kontraktor.
"Kalaupun hari ini diputuskan itu konstruksinya baru dimulai 2020, jadi keputusan untuk sesuatu yang panjang tidak buru-buru. Kita paham sebagai mitra, kontraktor punya target waktu," katanya.
Blok Masela adalah salah satu blok yang memiliki cadangan gas terbesar di Indonesia, diperkirakan cadangannya mencapai 10,73 Trillion Cubic Feet (TCF).
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said memang sudah menunjuk Poten & Partner sebagai konsultan independen yang menilai manfaat atas proyek tersebut. Selain itu, SKK Migas juga sudah menyampaikan plant of development (POD) proyek tersebut.
Isu Blok Masela memang kontroversial karena menimbulkan polemik perbedaan pendapat antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dengan Menko Maritim Rizal Ramli. Dalam hitungan SKK Migas, untuk membangun fasilitas di laut alias offshore, Inpex membutuhkan dana investasi sebesar US$ 14,8 miliar. Sementara untuk membangun fasilitas LNG di darat atau onshore, membutuhkan dana US$ 19,3 miliar.
Hasil ini beda dengan hitungan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Menurutnya, pembangunan pipa gas sepanjang 600 kilometer menuju Pulau Aru investasinya hanya sekitar US$ 15 miliar. Ia lebih condong Indonesia membangun fasiltias di darat karena akan lebih mudah membangun industri turunan yang mampu menghasilkan produk olahan dengan bahan bakar gas namun memiliki nilai tambah jauh lebih tinggi seperti industri petrokimia.
(Antara)