Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak ingin ada ketergesa-gesaan dalam memutuskan proyek pengembangan Blok Masela yang berlokasi di lepas pantai Maluku.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi ketika membuka Rapat Terbatas dengan topik Blok Masela di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (29/12/2015).
"Karena ini sebuah pengembangan proyek yang sangat besar oleh sebab itu jangan tergesa-gesa tetapi keputusannya harus benar karena ini menyangkut sebuah waktu yang sangat panjang," kata Presiden.
Ia menekankan bahwa kekayaan sumber daya alam baik minyak bumi, gas bumi yang terkandung di bumi pertiwi suatu saat akan habis.
Oleh sebab itu Jokowi meminta berbagai pihak terkait memaparkan kalkulasi dan kajian yang detail sehingga saat memutuskan nasib Blok Masela betul-betul merupakan keputusan yang benar.
"Saya ingin agar proyek besar ini memberikan manfaat pada ekonomi langsung dan menciptakan sebuah nilai langsung yang memberikan efek berantai, 'multiplier effect', pada perekonomian nasional kita," katanya.
Mantan Gubernur DKI itu juga menekankan pengembangan Blok Masela harus betul-betul memperhatikan amanat konstitusi yang dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Menurut dia, terminologi "dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" mengandung arti bahwa apa hang dihasilkan dalam pemanfaatan sumber daya alam itu harus benar-benar untuk rakyat, untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk semua orang.
"Dan bukan untuk segelintir atau sekelompok orang. Tekanan itu yang ingin saya sampaikan," katanya.
Selama ini Blok Masela dianggap memiliki potensi kandungan gas yang bisa digunakan untuk memasok kebutuhan energi domestik dari produksi gas/LNG yang berlokasi di lapangan Abadi, Blok Masela, Maluku.
Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said memang sudah menunjuk Poten & Partner sebagai konsultan independen yang menilai manfaat atas proyek tersebut. Selain itu, SKK Migas juga sudah menyampaikan plant of development (POD) proyek tersebut.
Isu Blok Masela memang kontroversial karena menimbulkan polemik perbedaan pendapat antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dengan Menko Maritim Rizal Ramli. Dalam hitungan SKK Migas, untuk membangun fasilitas di laut alias offshore, Inpex membutuhkan dana investasi sebesar US$ 14,8 miliar. Sementara untuk membangun fasilitas LNG di darat atau onshore, membutuhkan dana US$ 19,3 miliar.
Hasil ini beda dengan hitungan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Menurutnya, pembangunan pipa gas sepanjang 600 kilometer menuju Pulau Aru investasinya hanya sekitar US$ 15 miliar. Ia lebih condong Indonesia membangun fasiltias di darat karena akan lebih mudah membangun industri turunan yang mampu menghasilkan produk olahan dengan bahan bakar gas namun memiliki nilai tambah jauh lebih tinggi seperti industri petrokimia.
(Antara)
