Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP Gerindra Ahmad Muzani mengatakan kebijakan pemerintah lewat Menteri ESDM Sudirman Said tentang penetapan dana ketahanan energi tidak memiliki landasan hukum.
"Bagaimana mungkin setiap konsumen yang beli BBM baik solar atau premium harus menyumbang Rp200 untuk Premium dan Rp300 untuk Solar yang uang itu kita nggak tahu peruntukannya dan landasan hukumnya. Sehingga itu artinya bukan pemerintah yang mensubsidi rakyat, tapi rakyat yang subsidi pemerintah. Ini sudah kebalik-balik," kata Anggota Komisi I DPR di Senen, Jakarta Pusat, Minggu (27/12/2015).
Menurut Muzani hal itu akan membuat daya beli terhadap BBM menjadi rendah. Di banyak negara, katanya, untuk meningkatkan daya beli, pemerintah mensubsidi kebutuhan rakyat.
"Karena itu, kami, Gerindra, meminta Pemerintah membatalkan rencana itu. Karena itu bukan hanya tidak berdasar, tapi memberatkan rakyat. Dan, itu menurut saya harus dihentikan dan dibatalkan. Karena ini kan baru rencana, jadi masih bisa dibatalkan," kata dia.
Sebelumnya, pemerintah lewat Menteri ESDM Sudirman Said menjelaskan dana ketahanan energi ditargetkan dalam satu tahun mencapai Rp15 triliun sampai Rp16 triliun. Dana itu dikelola Kementerian ESDM dengan kordinasi dengan Kementerian Keuangan. Sudirman menyebut nantinya dana akan diaudit BPKP dan BPK. Dana diambil dari harga BBM, untuk premium rakyat dibebani Rp200 per liter dan untuk solar dibebani Rp300 per liter.
