Infografis
Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Niko Amrullah menyatakan kalau melihat realitas di 2015, dampak transisi perubahan kebijakan masih akan terasa di tahun 2016.
Niko menduga kontribusi sektor perikanan terhadap PDB Nasional berdasarkan harga berlaku masih pada kisaran 2,5 persen. Begitupun PNBP di sektor perikanan masih pada kisaran Rp300 miliar – Rp400 miliar.
Proyeksi ini bisa tidak berlaku, lanjut Niko, atau bahkan dapat melampaui pencapaian di 2015 bilamana pemerintah melakukan upaya segera untuk menjawab keperluan peralihan alat tangkap ramah lingkungan, menjaga harga jual komoditas ikan dan produk perikanan, kemudahan akses terhadap modal usaha, serta menyelenggarakan sistem perijinan mudah, murah, dan akuntabel di awal 2016.
Ada tiga faktor pendukung momentum perbaikan pengelolaan perikanan di 2016, kata Niko. Pertama, pemberantasan illegal fishing yang dilakukan secara terus-menerus sehingga berhasil meneyelamatkan sumber daya dan menjaga keberlanjutan sumberdaya ikan. Estimasi paling moderat sekitar 1 juta ton ikan terselamatkan dari praktik IUU Fishing. Jika benar, maka potensi ini berpeluang meningkatkan pendapatan nelayan.
Kedua, peningkatan anggaran KKP, khususnya terkait peningkatan kesejahteraan nelayan.
"Misalnya pengadaan lebih dari tiga ribu kapal, pengadaan alat tangkap, benih ikan dan seterusnya di 2016," kata Niko dalam pernyataan tertulis yang dikirim kepada Suara.com, Minggu (27/12/2015).
Ketiga, terus berkembang dan terbangunnya organisasi nelayan dan koperasi nelayan di berbagai daerah Indonesia.
Namun ada enam hal yang menjadi penghambat di tahun 2016. Pertama, partisipasi masyarakat nelayan dalam inisiasi program dan kebijakan perikanan dan kelautan masih dikesampingkan. Kedua, perubahan iklim dan cuaca ekstrem semakin panjang periodenya. Ketiga, akses terhadap Kredit Usaha Rakyat tanpa agunan kepada nelayan, seperti dijanjikan pemerintah, belum benar-benar terealisasi di lapangan. Keempat, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di laut terbilang rendah. Kelima, harga input produksi semacam BBM dan pakan ikan di kampung-kampung nelayan masih belum terkendali. Keenam, munculnya perlawanan balik dari sederet perusahaan perikanan yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah di 2015.
Ketua Bidang Hukum dan Pembelaan Nelayan DPP KNTI Martin Hadiwinata menambahkan untuk menggenjot produksi perikanan tangkap di 2016 terbilang sulit. Selain karena kapasitas tangkapannya sudah terbilang over eksploitasi, ada persoalan kelembagaan perikanan tangkap yang belum tuntas. Misalnya, alokasi perijinan dan skema perijinan baru yang tersosialisasikan. Pengukuran ulang kapal ikan yang belum tuntas, sedangkan di lain hal terdapat bantuan lebih dari 3.000 kapal masih akan membutuhkan waktu untuk pembangunannya.
“Sebagai alternatif, peningkatan produksi perikanan dapat di pasok dari sub sektor perikanan budidaya. Idealnya, peningkatan produksi perikanan budidaya di 2016 dapat meningkat 3 kali atau bahkan 4 kali lebih besar dari produksi perikanan tangkap di 2014 “ kata Martin.
