Infografis
Suara.com - Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori mengatakan bahwa angka produksi beras Indonesia sudah cukup tinggi bahkan bisa menghasilkan surplus. Masalahnya, produksi beras yang dihasilkan petani Indonesia tidak bisa terserap oleh Perum Bulog secara maksimal untuk menjadi cadangan beras nasional.
"Jadi masalahnya di Indonesia, angka produksi padi yang tinggi dari para petani tidak selalu berkorelasi dengan angka keterserapan gabah nasional oleh Bulog. Ketika Bulog tak mampu menyerap gabah secara maksimal dan cadangan beras kita menipis, impor beras terpaksa dilakukan," kata Khudori saat dihubungi Suara.com, Jumat (25/12/2015).
Kondisi ini disebabkan Bulog dibatasi oleh Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Sementara pengusaha beras swasta mampu membeli gabah dengan kualitas bagaimanapun dengan harga berapapun. Akibatnya banyak petani di Indonesia lebih memilih menjual gabahnya kepada pedagang beras ketimbang kepada bulog. "Sebab kalau merujuk angka produksi beras, sejak 5 tahun lalu kita ini sebetulnya sudah surplus," ujar Khudori.
Namun Khudori menegaskan bahwa sebetulnya impor beras di Indonesia tidak besar, hanya 3 - 4 persen dari kebutuhan konsumsi beras secara nasional. Walau demikian, Khudori mengakui pemerintah harus membuat terobosan untuk memaksimalkan keterserapan gabah nasional oleh Bulog. "Karena faktanya di Yogyakarta saja, ada 3 pedagang besar bisnis beras. Masing-masing orang tersebut, mampu menyerap gabah nasional dalam setahun lebih besar dari kemampuan serap Bulog dalam setahun. Jadi ini memang yang harus dibenahi," jelas Khudori.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, masalah impor beras selalu menjadi perdebatan sengit. Pihak yang pro berargumen bahwa kebijakan impor beras diperlukan untuk menjaga ketahanan pangan serta stabilitas harga beras nasional. Namun pihak yang kontra menentang kebijakan ini dengan alasan Indonesia sebagai negara agraris mampu memproduksi beras untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri tanpa harus bergantung impor beras. Impor beras dianggap sebagai cara menghilangkan kedaulatan pangan Indonesia.
Terakhir pemerintah akhirnya mengimpor beras dari Vietnam pada November 2015 sebanyak 1,5 juta ton. Wapres Jusuf Kalla beralasan kekeringan pada Agustus hingga November 2015 memicu mundurnya masa panen gabah sehingga persediaan beras untuk tahun depan berkurang.
