Suara.com - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berhasil menyelesaikan penandatanganan kontrak-kontrak perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) dan kontrak pembangunan pembangkit listrik 35 ribu Megawatt (MW) dengan jumlah 17.340 MW. Total nilai investasi dari keseluruhan kontrak yang sudah ditandatangani tersebut senilai 20 miliar USD atau sekitar 280 triliun Rupiah.
“Kami telah berhasil mengukir sejarah baru di Republik ini,” ungkap Direktur Utama PLN Sofyan Basir pada saat bertatap muka dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (22/12/2015). Terlebih lagi karena pada hari Senin (21/12/2015) PLN berhasil menandatangani kontrak PPA untuk pembangunan pembangkit listrik sejumlah 8.040 MW. “Sangat bersejarah juga bagi PLN bahwa kita menandatangani sekaligus 8.040 MW. Ini merupakan pertama kali kita melaksanakan penandatanganan sekaligus sebesar ini,” terang Sofyan Basir.
Lebih lanjut Sofyan menjelaskan bahwa dari 17.340 MW pembangkit yang telah ditandatangani, 4.291 MW menggunakan energi yang bersih dan terbarukan yaitu gas, air dan panas bumi. Selebihnya menggunakan batubara dengan jumlah kapasitas mencapai 13.049 MW. Pilihan ini merupakan optimasi dari ketersediaan energi primer yang ada di Indonesia serta memanfaatkan potensi energi primer di masing-masing lokasi. Adapun sebaran lokasi pembangkit yang sudah ditandatangani kontraknya mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Para kontraktor yang terpilih untuk mengerjakan proyek pembangkit 35 ribu MW telah menjalani serangkaian proses pengadaan tender secara ketat dan transparan. Mereka membawa teknologi pembangkit terbaru yang berasal dari negara Jepang, China, Amerika, dan Eropa.
“Mengingat angka investasi yang sangat besar, dan kelistrikan kita sangat tergantung pada keberhasilan dari para pengembang dan kontraktor ini, maka tingkat sukses dari program ini perlu dijaga sehingga dapat mencapai 100%,” tegas Sofyan Basir.
Menggerakkan Ekonomi
Dengan akan dimulainya pembangunan 17.340 MW pembangkit tersebut maka dalam 6 bulan ke depan dapat dipastikan terjadi peningkatan kegiatan ekonomi. Karena dalam kurun waktu tersebut para kontraktor sudah memulai pekerjaan pendahuluan seperti survey lapangan yang tentu saja memerlukan tenaga kerja.
Proyek 35.000 MW ini diharapkan mempunyai multiplier effect yang cukup besar sehingga akan berdampak kepada penyediaan lapangan kerja hingga 650.000 tenaga kerja langsung dan 3 juta tenaga kerja tidak langsung. Selain itu, kegiatan pembangunan ini akan membantu kegiatan ekonomi dalam negeri sehingga akan meningkatkan penggunaan kandungan dalam negeri pada produk yang digunakan. Misal, proyek PLTU Tanjung Jati A akan menggunakan produk peralatan utama berupa boiler buatan pabrik boiler di Surabaya.
"Setelah beroperasi nantinya, ketersediaan listrik dari pembangkit-pembangkit itu akan menopang industri dan bisnis untuk menggerakkan ekonomi," tutup Sofyan.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemerintah telah berkomitmen untuk mendongrak pasokan listrik sebesar 35 ribu Megawatt (MW) dalam jangka waktu 5 tahun (2014-2019). Sepanjang 5 tahun ke depan, pemerintah bersama PLN dan swasta akan membangun 109 pembangkit; masing-masing terdiri 35 proyek oleh PLN dengan total kapasitas 10.681 MW dan 74 proyek oleh swasta/Independent Power Producer (IPP) dengan total kapasitas 25.904 MW. Dan pada tahun 2015 PLN akan menandatangani kontrak pembangkit sebesar 10 ribu MW sebagai tahap I dari total keseluruhan 35 ribu MW.
Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 6-7 persen setahun, penambahan kapasitas listrik di dalam negeri membutuhkan sedikitnya 7.000 megawatt (MW) per tahun. Artinya, dalam lima tahun ke depan, penambahan kapasitas sebesar 35.000 MW menjadi suatu keharusan. Kebutuhan sebesar 35 ribu MW tersebut telah dikukuhkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Megaproyek ini membutuhkan dana investasi lebih dari Rp 1.127 triliun.