Infografis
Suara.com - Bank Mandiri telah menyiapkan layanan perbankan untuk menyalurkan dana APBN 2016 kepada satuan kerja (satker), melalui Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN). Layanan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan penyaluran dana APBN untuk membiayai belanja pemerintah.
Penandatanganan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin dan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono serta disaksikan Deputi Gubernur BI Ronald Waas di Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis (17/12/2015).
Budi mengatakan, Bank Mandiri telah menyiapkan sistem yang terintegrasi langsung dengan sistem di Bank Indonesia sehingga Satker yang telah memenuhi persyaratan dapat segera melakukan pencairan anggaran.
“Kami berharap kerjasama ini dapat mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Langkah ini juga sejalan dengan keinginan kami untuk terlibat dalam upaya memakmurkan negeri,” ungkap Budi.
Sebagai bank BUMN, Bank Mandiri telah ditunjuk untuk menjadi bank pembayar dana APBN sejak tahun 2013.
Pada periode Januari – Oktober 2015 ini, anggaran APBN yang telah disalurkan melalui SPAN di Bank Mandiri mencapai nilai Rp. 224.18 Trilyun, atau 16.20% dari total belanja APBN-P 2015 yang telah dikucurkan melalui SPAN.
Sementara pada tahun lalu, penyaluran anggaran APBN via SPAN di Bank Mandiri mencapai Rp 296.90 triliun, setara dengan 16.79% dari total dana APBN lewat SPAN.
Di samping anggaran belanja negara, Bank Mandiri juga memberikan layanan pembayaran setoran penerimaan negara melalui penerapan Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2). Melalui sistem ini, setoran pajak, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan cukai dapat dilakukan melalui seluruh jaringan Bank Mandiri, baik kantor cabang maupun jaringan elektronik seperti ATM, EDC, internet banking, mobile banking dan SMS banking.
Hingga November 2015, realisasi transaksi penerimaan negara yang dilakukan di Bank Mandiri mencapai sekitar 2,8 juta transaksi dengan nilai nominal Rp 263.12 triliun
