Infografis
Suara.com - Bandara Samarinda Baru (BSB) di Kota Samarinda, Kalimantan Timur akan memiliki keunggulan tersendiri ketimbang bandara lain di Indonesia, karena di BSB akan dilengkapi dengan fasilitas pemeliharaan pesawat.
"Kami sedang menyusun pengembangan Maintenance Repair and Overhoull (MRO) atau fasilitas pemeliharaan, perbaikan, dan bongkar pasang pesawat. Fasilitas inilah yang menjadikan BSB lebih unggul ketimbang bandara lain," ujar Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim Zairin Zain di Samarinda, Minggu (13/12/2015).
Namun, lanjut dia, hingga kini pihaknya masih terkendala dengan pembebasan lahan untuk pengembangan MRO, karena pemilik lahan meminta ganti untung yang terlalu tinggi, sehingga hal ini menjadi masalah tersendiri karena tidak sesuai dengan standar harga tanah di kawasan itu.
Dia juga mengaku telah mendapat instruksi gubernur agar segera menyelesaikan masalah pembebasan lahan di area pembangunan BSB untuk pengembangan MRO, termasuk untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan dan merealisasikan rencana pengembangan bandara ke depan.
"Pengembangan MRO di BSB tentu membutuhkan lahan memadai. Apalagi kami diminta menyiapkan delapan hangar dalam detail engeneering design (DED) atau gambar kerja detail untuk pembangunan MRO," katanya.
Dalam DED akan ditentukan jumlah luasannya, tetapi terlebih dulu harus menyelesaikan pembebasan lahan agar tidak ada kegiatan masyarakat, sebab kalau sudah ada kegiatan masyarakat, maka akan tambah sulit penanganannya.
Sedangkan kondisinya, dari keseluruhan lahan BSB, baru terdapat sekitar 333 hektare yang sudah bersertifikat. Sisanya yang sekitar 70 hektare masih belum bisa dibebaskan untuk penambahan perkiraan kebutuhan lahan demi pengembangannya.
Seluas 70 hektare lahan yang belum bisa dibebaskan tersebut, di dalamnya juga terdapat sembilan rumah warga yang lokasinya sekitar 400 meter dari depan akses jalan masuk ke BSB, karena pemiliknya belum bersedia lahannya dibebaskan.
"Lahan yang belum dibebaskan inilah yang diminta segera diselesaikan. Saya berharap kepada pemilik lahan mendukung pembangunan demi kemajuan daerahnya sendiri. Caranya adalah dengan menjual lahan dan bangunannya sesuai dengan harga tidak terlalu mahal," katanya.
Masalah sulitnya pembebasan lahan terjadi, lanjut dia, karena masyarakat menuntut ganti untung terlalu tinggi, yakni mencapai Rp15 juta per meter. Padahal appraisalnya hanya Rp500 ribu per meter, sementara berdasarkan perhitungan LSM hanya Rp1,5 juta. (Antara)
.
