Suara.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, hingga saat ini porsi kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia sudah dimiliki asing sebesar 37 persen. Ia mengaku sedikit khawatir, hal ini lantaran porsi tersebut terbilang cukup besar dibandingkan dengan negara-negara lain dan rawan pembalikan.
“Sekarang sudah 37 persen. Angka ini memang relaitif lebih tinggi kalau dibandingkan dengan negara lain. Ini bisa dikategorikan dalam rawan pembalikan dan rawan sudden reversal,” kata Bambang dalam acara Investor Gathering di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (7/12/2015).
Melihat kondisi tersebut pihaknya sudah mengatur beberapa strategi agar kepemilikan asing dalam SBN bisa mengalami penurunan dengan cara mendongkrak pasar domestik atau masyarakat di Indonesia untuk memiliki SBN tersebut.
“Kita harus mengupayakan kepemilikan asing turun melalui mekanisme pasar. Kalau ada basis investor domestik yang besar dan kuat, ke depan diharapkan peran investor domestik semakin besar. Jepang kepemilikan asingnya hanya 9 persen, India juga rendah. Jadi bisa membiayai APBNnya sendiri. Dari rakyat untuk rakyat kan," kata Bambang.
Dengan penguatan sumber pembiayaan domestik, pihaknya yakin APBN yang berasa dari rakyat untuk rakyat dapat terwujud dan diikuti dengan pembangunan Indonesia yang pesat dan berkelanjutan dapat diwujudkan.
"Kita ingin mengejar bahwa kita ingin APBN dari rakyat untuk rakyat. Karena, kita harus berpikir bahwa 2016 budget harus agak ekspansif untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tahun depan, makanya kebutuhan pembiayaan menjadi hal yang kritikal," ungkapnya.