Infografis
Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan menyatakan persepsi yang dimiliki pihak perbankan terhadap sektor kelautan dan perikanan kini telah berubah menjadi lebih positif dibandingkan beberapa waktu sebelumnya.
"Sektor kelautan dan perikanan sudah sangat menarik (bagi perbankan)," kata Direktur Pengawasan Bank OJK Slamet Edi Purnomo dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/11/2015).
Hal itu, ujar dia, dapat dilihat dari tingkat NPL (kredit bermasalah) di sektor kelautan dan perikanan adalah sebesar 2,1 persen atau di bawah NPL sektor industri yang mencapai 2,7 persen.
Selain itu, lanjutnya, tingkat pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan per tahun juga mencapai 12,5 persen atau di atas rata-rata pertumbuhan sektor industri yang masih di bawah 10 persen.
"Semoga ini akan menggugah semua industri jasa keuangan sehingga seluruhnya bisa mendukung. Kita harus optimistis tentang perkembangan sektor kelautan dan perikanan ke depannya," katanya.
Menurut dia, saat ini juga seharusnya tidak ada lagi persepsi yang negatif atau kurang baik terhadap sektor kelautan dan perikanan.
Ia juga menyatakan apresiasinya terhadap sejumlah bank yang telah banyak mengucurkan kredit di sektor kelautan dan perikanan seperti BRI.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama-sama dengan lembaga swadaya masyarakat Transformasi Kebijakan Publik menyusun panduan pembiayaan perikanan berkelanjutan untuk usaha perikanan. "Perbankan sudah bersama kami. Masyarakat perikanan saat ini bisa menggunakan sumber pembiayaan secara nasional," kata Direktur Penguatan Daya Paing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo.
Menurut Nilanto, dengan adanya juga keterlibatan dari Otoritas Jasa Keuangan maka pembiayaan untuk sektor perikanan juga bisa lebih dapat diperhatikan.
KKP, ujar dia, ingin mendukung pembiayaan bagi sektor usaha perikanan skala menengah untuk memperkuat daya saing usaha di pasar domestik dan internasional.
Penguatan daya saing tersebut, lanjutnya, akan dilakukan dengan mengajak pengusaha sektor perikanan dan perbankan untuk bersama menjalankan praktik pengelolaan perikanan berkelanjutan.
KKP bersama-sama dengan Transformasi Kebijakan Publik juga menyelenggarakan seri diskusi dengan berbagai pihak termasuk dengan pihak perbankan guna merumuskan rekomendasi untuk tema pembiayaan industri perikanan berkelanjutan.
Sementara itu, Penasihat Senior Transformasi Kebijakan Publik Sarwono Kusumaatmadja mengungkapkan, tema pembiayaan industri perikanan berkelanjutan dipilih karena upaya memanfaatkan sumber daya perikanan secara berkelanjutan membutuhkan skema pembiayaan yang dinilai tidak kecil.
Untuk itu, ujar dia, perlu melibatkan sektor swasta dan perbankan yang bakal memberikan daya ungkit besar bagi kontribusi sektor perikanan bagi perekonomian nasional sekaligus mendorong kesejahteraan nelayan.
Sebelumnya, pada Mei 2015, KKP bersama OJK, delapan bank dan dua lembaga keuangan nonbank meluncurkan program Jangkau, Sinergi dan Guideline (Jaring). Tujuan program itu adalah untuk meningkatkan peminjaman kepada sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air sebesar lebih dari 50 persen pada tahun 2015. (Antara)
