Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan menyiapkan aturan pendukung Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2015. Permendag ini dikeluhkan oleh pelaku industri dalam negeri.
"Nanti akan diperjelas oleh peraturan menteri perindustrian dan (peraturan menteri) perdagangan lagi," kata Darmin saat ditemui di Jakarta, Kamis (12/11/2015) malam.
Darmin mengatakan aturan terbaru pendukung Permendag tersebut akan memuat mengenai importir produsen yang diperbolehkan kembali mengimpor barang untuk keperluan tes pasar. Namun ada jangka waktunya.
"Nanti diperjelas mengenai importir produsen, karena produsen mengeluh mestinya boleh impor untuk barang-barang yang belum dibuat disini, tapi untuk tes pasar. Tapi ada batasan waktu, tidak boleh terus-terusan tes pasar. Idealnya tergantung nanti jenis barangnya apa," jelasnya.
Ia memastikan juga ada aturan pendukung terkait barang komplementer yang kemungkinan bisa kembali diimpor oleh produsen, dengan syarat tertentu yang saat ini masih dalam proses diskusi di pemerintah.
Namun, Darmin tidak memberikan tanggapan mengenai kemungkinan aturan penjelas tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menanggapi keluhan pengusaha yang khawatir dengan banjirnya produk impor.
Sementara, Menteri Perindustrian Saleh Husin mengakui untuk saat ini implementasi Permendag Nomor 87/2015 sedang ditunda, karena masih ada resistensi dan kekhawatiran dari pelaku industri dalam negeri atas hadirnya aturan tersebut.
"Beberapa pelaku usaha dan industri dalam negeri memberikan respon cukup kuat. Tentu yang paling utama adalah menjaga agar pelaku usaha yang sudah berinvestasi di dalam negeri bisa terus tumbuh dan memberikan nilai tambah," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indef Enny Srihartati mengatakan bahwa sudah seharusnya pemerintah merevisi Permendag 87/2015 tersebut karena sesungguhnya aturan itu sudah menabrak dua hal yang fundamental.
"Potensi penyalahgunaan dari penyederhanaan perizinan ada, dengan importir umum (API-U) bisa mengimpor apa saja, apakah pemerintah bisa menjamin ketika nanti ada permasalahan," ujar Enny.
