"Kalau semua tarif diserahkan ke mekanisme pasar, lalu apa peran negara dalam hal ini?," tanya Tulus Abadi.
"Rencana pencabutan 450 VA dan 900 VA ini hanyalah kedok, itu untuk menaikkan tarif agar sesuai dengan harga mekanisme pasar, kalau memang begitu maka wajib diprotes, karena tidak ada intervensi negara dalam menentukan tarif," katanya.
Dia juga menjelaskan bahwa, banyak masyarakat yang tidak mengerti, ketika pindah ke 1.300 VA, risikonya serius dengan tarif rupiah per Kwh, seolah katagorinya sama, padahal 1.300 VA untuk golongan mampu.
"Masyarakat banyak yang dipaksa atau ditodong langsung pindah ke sistem token, walau menurut aturan seharusnya tidak diwajibkan, daya juga ditingkatkan ke 1.300 VA secara gratis, mereka tidak mengerti konsekuensinya," katanya. (Antara)