Infografis
Suara.com - Deputi Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Akuntan Negara Gatot Darmasto mengatakan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Indonesia belum memberikan kontribusi APBD di daerahnya masing-masing.
"Sebanyak 1.477 BUMD/BLUD di seluruh Indonesia belum ada (kontribusi). Jika ada, kecil sekali konstribusi profit yang disetorkan ke APBD," kata Gatot Darmasto disela memberikan paparan acara Workshop Peningkatan Kapasitas BUMD/BLUD se-Jawa, di Solo, Rabu (28/10/2015).
Gatot mengakui jumlah BUMD/BLUD di Indonesia sebanyak itu mayoritas belum sehat sehingga mereka belum bisa memberikan kontribusi ke APBD di daerahnya. Menurut Gatot, masih banyak BUMD/BLUD yang bermasalah di daerahnya atau sekitar 80 persen lebih. Mereka bermasalah mayoritas akibat mengadaan barang dan jasa.
Hal tersebut, kata dia, karena ada empat hal yakni pertama mengenai kelemahan Satuan Pengawsan Intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kinerja tidak ekonomis-efisiensi-efektif dan penyimpangan administrasi.
"Kontribusi BPKP di dalam pembangunan ini, agar BUMD/BLUD ke depan semuanya berlajan lebih baik dan tidak ada masalah, maka salah satunya digelarnya workshop ini," katanya.
Menurut dia, kegiatan peningkatan kapasitas BUMD/BLUD di Solo, yang pertama kali dan ke depan akan dilanjutkan ke daerah-daerah di tingkat provinsi seluruh Indonesia.
Dia mengatakan, lain halnya di Badan Umum Milik Negara (BUMN) pada 2014 adanya sebanyak 119 BUMN yang menghasilkan laba sebanyak Rp152 triliun dan dividen yang disetorkan ke APBN hingga Oktober 2015 mencapai sebesar Rp35,08 triliun. "BUMN ada target laba tahun ini, sebesar Rp165,405 triliun dan target dividen 2016 sebesar Rp31,96 triliun," katanya.
Menurut dia, BUMN memang ada induknya yang mengawasi kinerja mereka yakni dari Kementerian BUMN, sedangkan BUMD tidak. Selain itu BUMD/BLUD yang selama ini, juga tidak memiliki targetnya laba. Seharusnya mereka juga ada target sehingga bisa bekerja optimal mengejar profit untuk disetorkan ke daerahnya.
Menurut dia, dari dilihat banyaknya BUMD/BLUD di Indonesia merupakan potensi besar jika mereka bisa menyetorkan dividen ke daerahnya, sehingga, perekonomian akhirnya juga akan berputar di lingkungan masyarakat.
Dia berharap dengan kegiatan workshop peningkatan kapasitas BUMD/BLUD tersebut mampu mengejar ketinggalannya sehingga kinerja dapat berjalan lebih baik. "Kami yang penting masalah peningkatan sumber daya manusia (SDM) lebih profesional, sehingga peningkatan manajeman resiko, tata kelola dan pengendalian akan menjadi baik," katanya.
Menurut Penjabat Wali Kota Surakarta Budi Suharto dalam kesempatan tersebut mengatakan pihaknya menyambut baik dengan kegiatan workshop tentang meningkatkan kinerja kapasitas BUMD/BLUD tahun ini.
Menurut Budi Suharto, ada tiga hal yang harus ditingkatkan yakni pertama sistemnya, kedua organisasi atau personalia dan terakhir baik sarana maupun prasarananya. "Saya yakin jika kita mampu mengelola hal itu, BUMD/BLUD tidak hanya sekedar karena di Kota Solo selama ini belum bisa optimal," katanya.
Menurut dia, BUMD/BLUD di Solo plafonnya belum sampai mengurus profitnya. Pihaknya berharap BUMD/BLUD ke depan yang menjadi motor dari otomoni di daerah. Sementara kegiatan workshop peningkatan kapasitas yang diikuti 71 BUMD/BLUD dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur tersebut akan berlangsung dua hari yakni Rabu hingga Kamis (29/10). (Antara)
