Infografis
Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menjelaskan salah satu alasan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak diberikan kepada Jepang karena tidak sesuai dengan kriteria yang diajukan Presiden Joko Widodo. Salah satu kriterianya pembiayaan proyek jangan memakai APBN dan tidak perlu ada jaminan pemerintah.
"Nah, kan kriterianya sudah jelas, kalau pak Presiden tidak mau pakai anggaran negara dan tidak ada jaminan pemerintah. Jadi dari dua proposal itu Cina yang memenuhi kriteria, jadi Cina yang menggarap kereta cepat itu," kata Rini saat ditemui di gedung DPR, Selasa (6/10/2015).
Jepang, kata Rini, dalam proposal mengajukan proyek menggunakan anggaran negara dan meminta jaminan pemerintah.
Setelah Jepang tak terpilih, Rini mengaku langsung menjelaskan kepada mereka alasan pemerintah Indonesia.
"Kita juga sudah beri pemahaman ke mereka. Kita maunya b to b terus enggak ada jaminan pemerintah. Nah mereka, kan mintanya ada jaminan, makanya tidak sesuai kriteria Pak Presiden. Makanya yang terpilih Cina," kata dia.
Rini menjelaskan saat ini, keempat konsorsium BUMN: PT. Wijaya Karya (WIKA), PT. Jasa Marga, PT. Kereta Api Indonesia, dan PTPN VIII sedang bernegosiasi dengan Cina untuk memulai proyek jalur kereta cepat.
"Lagi negosiasi, kita juga masih tunggu laporannya. Soalnya kan sepanjang jalur ini ada perekonomian yang harus dikembangkan, makanya ini sedang dibicarakan ke Cina, ditunggu saja," katanya.
BERITA MENARIK LAINNYA:
Pengacara PRT: Anak Mantan Wapres Ancam Bunuh Korban Jika Kabur
Kasus Bocah Dalam Kardus, Dugaan Kak Seto Sangat Mengerikan
