Infografis
Suara.com - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/ Kepala Bappenas) Sofyan Djalil mengatakan Indonesia mepunyai terlalu banyaknya regulasi. Ini membuat kondisi pengusaha dan masyarakat menjadi susah dan terbelenggu.
Banyaknya regulasi itu membuat biaya ekonomi menjadi mahal. Akhirnya berimbas kepada pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
"Indonesia di rantai regulasi yang menyebabkan cost mahal dan inisiatif rakyat tersendat. Seperti asosiasi ekspor, upaya untuk ekspor habis waktunya untuk melawan regulasi dan melawan birokrasi dari pada peningkatan ekspor. Akhirnya, semakin banyak pengeluaran dari pengusaha akan mempengaruhi harga ke masyarakat. Akibatnya masyarakat jadi tercekik," ujar Sofyan, dalam peluncuran buku Strategi Nasional Reformasi Regulasi, di Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (6/10/2015).
Hal tersebut dapat terlihat pada periode 2000-2015. Saat itu pemerintah telah menertibkan 12.471 regulasi. Dari total tersebut, paling banyak regulasi yang diterbitkan dalam bentuk peraturan setingkat menteri sebanyak 8.331 regulasi. Selanjutnya peraturan pemerintah sebanyak 1.386 regulasi.
Seentara asih di periode yang sama periode yang sama, terdapat 3.177 Peraturan Daerah (Perda) tingkat provinsi dan 25.575 Perda di tingkat Kabupaten/Kota.
"Untuk itu regulasi dan birokrasi harus diubah, make it simple. Kalau make it simple, maka cost bagi masyarakat berkurang, kreativitas tersalurkan, potensi bangsa bisa diwartakan," katanya.
Pihaknya menginginkan agar kedepannya regulasi dan birokrasi dapat segera disederhanakan untuk membantu pertumbuhan ekonomi.
"Upaya ini diharapkan menjadi jalan keluar dari salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam mencapai sasaran pembangunan. Dengan begitu, maka tujuan bernegara dapat tercapai. Nanti akan ada tim, tim ini akan meminta semua menteri untuk menilai sendiri (self assesment) mana yang harus dihilangkan. Kalau ada kaitan antara kementerian satu dan lain, baru dirembuk bareng-bareng," ujarnya.
