Mantan Menkeu Beber Paket Kebijakan Ekonomi yang Lebih Menggigit

Minggu, 04 Oktober 2015 | 16:20 WIB
Mantan Menkeu Beber Paket Kebijakan Ekonomi yang Lebih Menggigit
Seorang warga tampak membawa poster 'Save Rupiah', di ajang Car Free Day (CFD) Solo, Jawa Tengah, Minggu (30/8/2015). [Suara.com/Labib Zamani]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menilai dua paket kebijakan ekonomi yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu kurang mengigit. Hal tersebut lantaran kebijakannya tidak memberikan dampak yang besar kepada masyarakat sehingga ketika paket tersebut diluncurkan oleh pemerintah, kondisi perekonomian di Indonesia tidak ada perubahan.

"Kalau saya lihat tidak menggigit. Soalnya paket kebijakan yang dikeluarkan itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi perekonomian saat ini," kata Fuad di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (4/10/2015).

Salah satu kebijakan yang dinilai Fuad tidak menggigit adalah paket kebijakan insentif pajak, yakni tax holiday dan tax allowance, yang diperpanjang dari 10 tahun menjadi 20 tahun.

"Ini kan sebenarnya tidak dibutuhkan saat ini. Pengusaha saja dapat 10 tahun saja sudah bersyukur, ngapain sampai 20 tahun," katanya.

Selain itu, izin investasi industri yang dipersingkat dari delapan hari menjadi hanya tiga jam. Menurutnya, kebijakan ini tidak memberikan efek apa-apa kepada kehidupan masyarakat.

"Nggak ada efek apa-apa. Bisa delapan hari saja mereka sudah bersyukur," katanya.

Fuad menyarankan kepada pemerintah agar kebijakan dibuat bisa mendongkrak perekonomian. Ada tujuh poin saran Fuad.

1. Bebaskan deposito dan tidak mengusut asal-usul uang deposito. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pendanaan modal negara agar lebih kuat.

2. Tidak mengusut asal usul modal para dunia usaha.

3. Turunkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. BBM merupakan mesin penggerak perekonomian masyarakat.

4. Turunkan tarif dasar listrik baik rumah tangga atau industri. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang kepada masyarakat dalam mengonsumsi listrik dan memperbaiki daya beli masyarakat.

5. Deregulasi total semua perizinan.

6. Longgarkan pertambangan rakyat. Hal ini lantaran pertambangan rakyat selama ini sudah menjadi penggerak perekonomian di desa-desa.

7. Untuk memberikan lapangan kerja, berikan izin asing untuk memiliki non landed house. Hal ini dinilai dapat meningkatkan lapangan kerja, karena ada pembangunan.

REKOMENDASI

TERKINI