Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo kembali meminta para menteri bidang ekonomi agar melakukan langkah-langkah terobosan yang cepat karena masih adanya kendala dalam berinvestasi .
“Masih banyak sekali .Yang dimulai yang pertama dari prosedur waktu dan perizinan yang sangat lama, kendala di peraturan-peraturan yang segera harus dikumpulkan, ditumpuk, dilihat satu persatu dan bisa direvisi. Jadi dihapuskan dan dihilangkan,” kata Presiden Jokowi dalam arahannya saat memimpin rapat terbatas yang membahas masalah Foreign Direct Investment di kantor Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (29/9/2015) siang.
Presiden Jokowi juga menyebut masalah pembebasan lahan dan tata ruang harus ada terobosan yang kuat sehingga sinyal itu ditangkap oleh dunia usaha dan investasi.
Adapun terhadap masalah pasokan listrik, Presiden Jokowi mengingatkan harus betul-betul bisa dijelaskan kepada investasi dan dunia usaha. Misalnya, pada tahun kesekian sudah ada tambahan pasokan listrik sekian.
“Mereka menunggu kepastian itu,” ujarnya.
Presiden juga menyoroti lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha di Indonesia, dimana Indonesia masih nomor enam di ASEAN. Prosedur yang harus dilalui untuk memulai sebuah usaha di Indonesia, kata Presiden Jokowi, masih 10 prosedur. Sementara Singapura, Malaysia hanya tiga prosedur.
“Berarti 70 persen harus hilang. Waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha, coba dicatat, malu kita ini, masih 52,5 hari, bandingkan dengan Singapura 2,5 hari, Malaysia 5,5 hari. Sudah pembandingnya yang dekat-dekat saja,” kata Presiden Jokowi.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta semua harus betul-betul mengumpulkan semua yang berkaitan dengan hal-hal perijinan persyaratan, semua dikumpulkan.
“Perlu betul-betul langkah konkret yang bisa dampaknya dirasakan langsung oleh dunia usaha, investasi, masyarakat yang ingin memulai sebuah usaha,” kata Presiden Jokowi.
Kalau pimpinan di kementerian tidak kuat mengendalikan di bawahnya, di eselon satu, eselon duanya, apalagi terkena arus di bawahnya, kata Presiden, sulit menyelesaikan masalah.
