Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Institute for Essential Reform Fabby Tumiwa mengimbau pemerintah agar tidak meributkan proyek listrik 35 ribu MW milik yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, di muka umum. Pasalnya, kata dia, saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah kesiapan pemerintah memenuhi kebutuhan listrik.
“Masyarakat itu nggak perlu ada keributan yang seperti ini. kalau pemerintah mau rebut jangan diluar terus mengadakan konferensi pers. Yang penting soal listrik ini, kebutuhan masyarakat terpenuhi mengingat pertumbuhan masyarakat dan perekonomian terus berkembang. Listrik menjadi pokok yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Fabby saat ditemui di gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Minggu (13/9/2015).
Ia juga meminta pemerintah segera merealisasikan kebutuhan listrik di daerah yang selama ini belum teraliri setrum. Selain itu juga memenuhi rasio elektrifikasi di seluruh Indonesia yang terbilang masih kalah jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
Pasalnya, jika pemerintah tidak segera memenuhi kebutuhan listrik, diperkirakan dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan mengalami krisis listrik.
"Rakyat butuhnya listrik, kalau tidak dipenuhi akan ada krisis padam, itu sangat mungkin terjadi. Bisa lancar jika kementerian terkait bersama PLN merealisasikan sebanyak mungkin dari 35 ribu MW," katanya.
Meski keluar berbagai anggapan, jika pemerintah membangun proyek 35 ribu MW akan kelebihan pasokan dan PLN akan menanggung kerugian, hal ini bisa diatur dengan menyesuaikan dari sistem yang ada di PLN.
"Walaupun ada kemungkinan over supply, bisa diatur, tapi jangan sampai kekurangan listrik," katanya.
Fabby mengimbau pemerintah untuk tetap berkonsentrasi merealisasikan semua itu.
“Terserah caranya mau bagaimana. Yang penting di masyarakat itu mereka harus mendapatkan pasokan listrik. Karena penyediaan pasokan listrik ini sudah menjadi tugas dan tanggungjawab bagi pemerintah,” katanya.
