Infografis
Suara.com - Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia Dwi Andreas Santosa mengatakan krisis pangan akan berlanjut ke 2016 kalau pemerintah tak menghitung di sektor kebijakan pertanian dan pangan tanpa didasari fakta lapangan serta ancaman kekeringan akibat el nino, apalagi lebih percaya pada Angka Ramalan I Juli 2015 dari Kementerian Pertanian dan BPS.
"Bila pemerintah bergeming dengan data dan kebijakan yang ada maka akan terjadi krisis pangan yang mengkhawatirkan mulai akhir tahun 2015," kata Dwi dalam diskusi bertajuk Senator Kita di gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Minggu (13/9/2015).
Dwi Andreas memprediksi stok beras nasional pada akhir 2015 akan berada di posisi terendah dalam empat tahun terakhir dengan angka 4,5 juta ton atau turun satu juta ton dibanding 2014.
"Dan, diperkirakan krisis pangan akan berlanjut di tahun 2016," tuturnya.
Dia menambahkan dalam Angka Ramalan I Juli 2015 dari Kementerian Pertanian dan BPS memperkirakan produksi padi tahun 2015 meningkat 6,64 persen dari 70,85 juta ton gabah kering giling di tahun 2014 menjadi 75,55 juta ton gabah kering giling atau kenaikan sebesar 4,70 ton gabah kering giling yang setara tiga juta ton beras. Selain padi, produksi jagung dan kedelai juga meningkat, masing-masing 8,72 persen dan 4,59 persen.
"Kenaikan produksi tiga komoditas secara bersamaan tersebut tidak pernah terjadi selama belasan tahun. Angka ramalan tersebut dinyatakan sudah memperhitungkan ancaman kekeringan akibat el nino," ujarnya.
Akibat Angka Ramalan I Juli 2015, Menteri Pertanian merekomendasikan menyetop impor beras di tahun 2015 karena surplus beras yang besar dan menyetop impor tambahan jagung sebesar 1,35 juta ton karena perkiraan peningkatan jagung sebesar 1,66 juta ton.
"Namun, fakta di lapangan tidak demikian," kata Guru Besar Fakultas Pertanian IPB.
Berdasarkan laporan dari jaringan tani yang tergabung dalam AB2TI, Dwi menyebutkan terjadi penurunan produksi di banyak tempat. Produksi tiga komoditas itu, sambungnya, diperkirakan sama atau bahkan turun dibanding 2014.
"Jika hal itu benar, maka akan menjadi skandal mark up data produksi pertanian nasional, karena biasanya data ARAM tidak terlalu berbeda dengan angka tetap," ujar dia.
