Infografis
Suara.com - Direktur Utama PT. PLN Sofyan Basir mengaku bingung dan tidak mengerti dengan adanya mafia pulsa token listrik prabayar seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli.
"Saya juga bingung. Mafianya itu kayak bagaimana. Kami sama sekali belum tahu. Kami aja baru mau menanyakan ke beliau (Rizal Ramli). Kalau memang ada, kami akan follow up," kata Sofyan saat ditemui di gedung DPR, Selasa (8/9/2015).
Sofyan mengaku belum bisa menjelaskan apapun terkait adanya mafia pulsa token listrik.
Sofyan mengatakan masih mempelajari lebih lanjut soal siapa sebenarnya mafia yang dimaksud Rizal Ramli.
Menurutnya pernyataan Rizal Ramli sesungguhnya bukan ditekankan adanya mafia, tetapi pembengkakan biaya administrasi yang nilainya terlalu besar. Misalnya, pulsa Rp120 ribu dibeli empat kali, masing-masing Rp30 ribu yang dinilai tidak sekaligus sehingga terkena biaya administrasi hingga empat kali.
"Mungkin yang dimaksud seperti itu. Tapi kita akan menanyakan ke pak Rizal lebih lanjut soal ini, agar masalahnya bisa clear dan kalau memang ada mafia bisa langsung kita telusuri," katanya.
Sebelumnya, Rizal Ramli menyebut ada mafia yang dilakukan oleh para provider pulsa token listrik. Hal ini terjadi lantaran, pada zaman dulu sampai saat ini masyarakat dipaksa untuk menggunakan pulsa listrik tersebut karena ada monopoli yang dilakukan oleh PLN di masa lalu.
"Ini itu kan di zaman dulu ada monopoli, ada pemain di PLN di masa lalu itu kejam sekali, kan, makanya kita minta skema ini di perbaiki agar tidak ada lagi monopoli. Masyarakat harus diberi pilihan," kata Rizal di kantornya, Senin (7/9/2015).
Rizal mengatakan perbaikan harus dilakukan agar masyarakat tidak dirugikan oleh praktik mafia. Ia menyontohkan ada warga yang menggunakan pulsa listrik Rp100 ribu, namun yang bisa dipakai cuma Rp73 ribu.
"Masa adminnya 27 persen. Kalau kita beli pulsa saja adminnya lima persen aja. Ini kok ngambilnya 27 persen, kan kejam sekali. Makanya kita minta di kaji lagi skemanya," kata dia.
