Infografis
Suara.com - Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmadi Noorsupit mengaku kesal ketika menderangar laporan lambatnya peneyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 di Kemnterian dan Lembaga (K/L) pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sampai saat ini penyerapan baru 34,7 persen.
"Pagu anggarannya kan mencapai Rp2000 triliun. Tapi ini anggaran ini kok tidak berpengaruh kepada kemiskinan dan pengangguran. Ini masih sama saja nggak ada perubahan," kata Noorsupit dalam rapat Banggar DPR, di Gedung DPR, Selasa (8/9/2015).
Kekesalan Noorsupit memuncak ketika melihat data pertumbuhan Indonesia yang memiliki kualitas sangat buruk meski Indonesia menempati posisi kedua di dunia. Noorsupit menjelaskan, rendahnya kuliatas pertubuhan di Indonesia lantaran masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga, bukan didorong berdasarkan investasi.
"Kenapa kita masih buruk kualitas pertumbuhannya? Ya karena pertumbuhan masih ditopang konsumsi rumah tangga. Harusnya dari sektor investasi juga bisa," ungkapnya.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada kementerian yang penyerapan anggarannya masih rendah untuk segera menyerap anggaran semaksimal mungkin. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat merasakan dana APBN-P tersebut. Sehingga masyarakat diharapkan menjadi lebih sejahtera.
"Terutama Kementerian Desa untuk segera menyerap anggaran. Kan baru 11 persen. Agar masyarakat terutama di desa kehidupannya, infrastrukturnya bisa lebih baik lagi," tegasnya.
