Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak tender proyek kereta cepat dari Jepang dan Cina karena berdasarkan hasil evaluasi konsultan independen Boston Consulting Group (BCG).
Menurut Darmin, konsultan yang dipegang Jokowi menyatakan bahwa proposal Cina dan Jepang belum merinci lebih detail terkait standar pemeliharaan, standar pelayanan dan sejenisnya.
“Dari hasil konsultan BCG itu, (prosal) belum merinci secara detail. Jadi Indonesia perlu merumuskan kereta api seperti apa yang diperlukan, misalnya di mana stasiun yang akan dibangun, di mana bersimpangan dengan kereta lain, ya mungkin berbatasan dengan kereta api ringan supaya jadi lebih optimum kegunaannya," kata Darmin saat ditemui di kantornya, Jumat (4/9/2015).
Alasan lain, lanjut Darmin, pada dasarnya Indonesia tidak membutuhkan kereta cepat yang dapat melaju dengan kecepatan 300 kilometer per jam, tetapi menurut Presiden Jokowi, Indonesia hanya butuh kereta api dengan kecepatan sedang sekitar 200-250 kilometer.
"Keputusan Presiden adalah kalau begitu jangan kereta cepat. Cukup kereta kecepatan menengah yang melesat dengan kecepatan 200 Km-250 Km per jam," ungkapnya.
Dengan kereta berkecepatan sedang, lanjut dia, jarak tempuh hanya akan melambat 10 menit sampai 11 menit dari kereta cepat. Namun biaya investasinya bisa 30 persen-40 persen lebih murah dibanding membangun kereta Shinkansen.
"Kita akan bicara dengan Dubes China dan Jepang, tapi saya belum dapat janjiannya," katanya.
Oleh sebab itu, Presiden meminta kepada Cina dan Jepang untuk membuat proposal baru agar pembangunan kereta Jakarta-Bandung ini tidak mangkrak pembangunannya dan masyarakat dapat menikmati kereta ini dengan aman dan nyaman.
"Semua itu harus dituang dalam kerangka kerja acuan. Jadi Presiden bentuk tim untuk menyusun kerangka acuan. Setelah itu, Jepang dan China dipersilakan menyusun proposal baru. Jadi ini biar detail saja sebelum membangun," ungkapnya.
