Infografis
Suara.com - Guna menggenjot penyerapan anggaran yang ditargetkan 95 persen hingga akhir 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mewajibkan seluruh balai besar dan satuan kerja di Kementerian PUPR memakai anggaran Rp17,79 triliun per bulan.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian PUPR Hasanuddin menjelaskan dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp118,5 triliun, Kementerian PUPR baru menyerap 32,74 persen.
"Dengan target penyerapan anggaran 2015 minimal 95 persen pada akhir tahun, maka rata-rata penyerapan harus Rp17,79 triliun per bulan selama empat bulan ke depan. Sementara untuk 2016, kementerian mendapatkan pagu anggaran Rp103,8 triliun, maka kita perlu menyusun perencanaan dengan lebih hati-hati dan cermat," kata Hasanudin saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (3/9/2015).
Hasanudin menambahkan berdasarkan hasil pantauan e-monitoring penyerapan anggaran, penyerapan anggaran terbaik untuk masing-masing direktorat jenderal untuk area tugas wilayah ditempati oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara sebesar 59,8 persen.
Kemudian diikuti Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar II Padang sebesar 40,1 persen, Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk Provinsi Maluku sebesar 45,96 persen, dan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Satuan Kerja Rumah Susun sebesar 20,02 persen. Pada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan kinerja terbaik ditunjukkan oleh Satuan Kerja Rumah Susun dengan serapan anggaran mencapai 92,5 persen.
"Kami sangat apresiasi kepada Balai besar dan jatuan kerja yang sudah menyerap anggaran dengan maksimal seperti yang dilakukan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang penyerapannya mencapai Rp18,19 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp118 triliun. Kami harapkan langkah-langkah ini dapat diikuti oleh yang lain," katanya.
Hasanudin berharap target penyerapan anggaran hingga 95 persen pada akhir tahun 2015 tercapai sehingga proyek-proyek pembangunan terutama infrastruktur dapat selesai tepat waktu dan dapat memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan masyarakat.
“Pak menteri kan menargetkan 95 persen. Semoga hingga akhir tahun itu (anggaran) dapat terserap dengan maksimal dan dinikmati masyarakat nantinya,” katanya.
