Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution membeberkan beberapa paket kebijakan ekonomi yang akan dikeluarkan pemerintah dalam waktu dekat.
Paket kebijakan ekonomi bertujuan untuk mendongkrak nilai tukar rupiah atas dolar AS akibat pelemahan ekonomi global. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan perekonomian.
"Paketnya itu dikelompokkan menjadi empat bagian. Per kelompok sedikitnya ada 6-7 poin. Pokoknya ini untuk menjaga perekonomian Indonesia. Saya juga sudah mempresentasikannya ke Presiden," kata Darmin saat ditemui di kantornya, Rabu (2/9/2015).
Kelompok pertama, lanjut Darmin, paket kebijakan di sektor fiskal dan keuangan. Paket mengatur tentang apartemen kepemilikan asing dan pinjaman luar negeri.
"Jadi pembahasannya itu soal apartemen kepemilikan asing itu, terus sama soal aturan pinjaman ke luar negeri. Jadi nanti ada aturannya. Kalau modalnya kecil nggak usah minjem-minjem. Kalau minjem nanti nyusahin masyarakat kecil. Terus soal dana desa yang Rp48 triliun itu kan kita fokuskan aja ke pembangunan jalan dan jembatan di pedesaan. Jadi yang di desa punya penghasilan tambahan dan ada lapangan pekerjaan," katanya.
Kelompok dua terkait deregulasi kebijakan, khususnya bidang investasi. Darmin mengatakan Presiden Joko Widodo minta paket ini segera diselesaikan.
"Ini ada sekitar 100-160 peraturan di investasi. Ini ada yang kita pangkas ada juga yang kita sederhanakan peraturannya. Nah pak Jokowi minta diselesaikan dalam minggu ini," katanya.
Kelompok tiga adalah paket kebijakan yang akan berhubungan dengan pangan. Kebijakan tersebut salah satunya dengan mengeluarkan beras raskin yang ke 13 dan ke 14 dalam setahun. Hal ini dilakukan guna menanggulangi permasalahan kekeringan yang kerap melanda Indonesia.
"Rencananya sekitar bulan September atau November begitu lah. Namanya juga kata ibu Khofifah mau diubah menjadi beras untuk sejahtera," katanya.
Kelompok keempat mengenai paket yang bersifat insentif untuk menarik para investor untuk membangun smelter di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan produk bernilai tambah yang dihasilkan meningkat di dalam negeri.
