Dipanggil Presiden, Gubernur BI Jelaskan Hal Ini

Esti Utami Suara.Com
Kamis, 27 Agustus 2015 | 16:34 WIB
Dipanggil Presiden, Gubernur BI Jelaskan Hal Ini
Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo dan Menkeu Bambang Brodjonegoro, Ketua OJK Muliaman D. Hadad dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI. [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presiden Joko Widodo Kamis (27/8/2015) siang memanggil Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo untuk mengetahui perkembangan kondisi ekonomi nasional yang saat ini dihadapkan pada berbagai masalah.

"Saya dengan menteri keuangan itu minta untuk menyampaikan perkembangan daripada kondisi ekonomi moneter dan kita memberikan update dari sisi moneter, fiskal, dan Presiden menjadi lebih up to date lah tentang hal ini," kata Agus Marto usai menghadap Presiden di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan perekonomian global saat ini dihadapkan pada kekhawatiran The Fed akan menaikkan suku bunga, sementara Cina telah mendevaluasi Yuan dan menurunkan suku bunganya. Dan ini semua disertai dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, sehingga berdampak pada ekonomi nasional.

Agus mengatakan, menghadapi kondisi ini BI telah mengambil sejumlah langkah. Antara lain berkoordinasi dengan pemerintah dan FKSSK.

"Kita juga menjelaskan bahwa koordinasi antara satu lembaga dengan lembaga yang lain itu telah dilakukan sinergi yang baik, sehingga kebijakan kita meresponnya juga akan secara tepat waktu dan terukur," katanya.

Ia menambahkan, BI akan melakukan terus menjalankan kebijakan moneter yang hati-hati dan konsisten untuk membawa inflasi menuju sasaran.
"Sasarannya adalah 4 plus minus 1 dan juga mengarah pada transaksi berjalan yang defisitnya lebih rendah," ujarnya.

Agus mengatakan BI juga akan terus menerbitkan kebijakan makro prudensial itu adalah untuk memastikan bahwa meski makro ekonomi dijaga agar tetap stabil, tetapi pertumbuhan kredit harus tetap berjalan supaya pembiayaan bagi ekonomi Indonesia bisa efisien.

"Tetapi juga dijelaskan tentang implementasi bagaimana kebijakan untuk mengelola utang luar negeri dunia usaha supaya bisa dilakukan dengan hati-hati sehingga tidak ada risiko nilai tukar, likuiditas yang bisa menjadi ancaman bagi perusahaan," katanya.

"BI juga menerbitkan kebijakan untuk penggunaan transaksi rupiah di dalam negeri. Kami juga jelaskan kebijakan BI untuk senantiasa menjaga stabilitas di pasar valuta asing untuk volatilitasnya agar dalam batas yang sehat dengan tetap memperhatikan kecukupan cadangan devisa," papar Agus.

Agus juga menyampaikan apresiasinya karena kerjasama antara lembaga-lembaga negara dengan pemerintah dan BI berjalan dengan baik. Agus berharap masa sulit ini akan bisa dilewati dan secara fundamental ekonomi Indonesia ada perbaikan.

"Fundamental itu terutama yang disoroti adalah inflasi yang mengarah ke 4-5 persen, kemudian transaksi berjalan di kisaran 2 persen GDP. Kita juga lihat neraca perdagangan tahun lalu defisit sekarang sudah bisa surplus," katanya. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI