Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon memberikan beberapa catatan mengenai kementerian yang tidak dirombak Presiden Joko Widodo. Menurutnya ada kebijakan yang kurang tepat yang diputuskan kementerian-kementerian tersebut.
"Misalnya, Menteri Perhubungan (Ignasius Jonan), beberapa kebijakannya justru agak menghambat pengusaha atau pelaku usaha di bidang itu, saat situasi ekonomi seperti sekarang," kata Fadli di gedung Nusantara III, DPR, Rabu (12/8/2015).
Kemudian, ia menilai kebijakan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menaikkan pajak justru menyulitkan para subyek pajak.
"Menteri Keuangan, kebijakannya juga menaikkan pajak itu cukup menyulitkan para subyek pajak. Sebetulnya banyak subyek pajak, Menkeu belum berhasil untuk memperluas subyek pajak, jadi hanya kepada subyek pajak yang sama," tambahnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra juga mengatakan ada kebijakan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang kurang tepat. Misalnya, keputusan menteri olah raga yang menghentikan Liga Indonesia yang justru membuat kisruh dunia sepak bola dalam negeri.
"Menpora misalnya, yang juga membuat satu kekisruhan di bidang persepakbolaan. Misalnya, sepak bola juga merupakan bagian dari satu gerak ekonomi rakyat. Selain masalah hiburan dan olahraga , sektor ekonomi banyak yang tergantung di sana. Ini mengganggu stimulus," katanya.
Lebih jauh ia mengatakan prestasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said juga tidak terlalu menonjol. Hal tersebut, menurutnya, terjadi karena Menteri ESDM belum mampu meningkatkan lifting oil Indonesia.
"Begitu juga menteri ESDM yang juga tidak kelihatan prestasinya untuk meningkatkan lifting oil kita. Bahkan cenderung untuk melakukan liberalisasi dan mempersulit rakyat dengan kebijakan kenaikan BBM dan lainnya. Meskipun saya tidak tahu ini arahan dari presiden atau bukan," ujar Fadli.
