Infografis
Suara.com - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Mukhammad Misbakhun berharap agar Presiden Joko Widodo tak memasukkan mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution ke dalam Kabinet Kerja dalam perombakan kabinet yang rencananya diumumkan siang ini di Istana, Jakarta.
"Saya ingin Presiden Jokowi memilih figur yang bersih dan punya kredibilitas tinggi untuk masuk dalam jajaran kabinet kerja. Setahu saya saat menjadi Dirjen Pajak, Darmin Nasution adalah orang yang tanda tangan surat keputusan keberatan PT. Surya Alam Tunggal terkait kasus mafia pajak Gayus Tambunan," kata Misbakhun di gedung DPR, Rabu (12/8/2015).
Ia mengatakan dalam kasus PT. SAT, walaupun Darmin tidak terjerat kasus tersebut, Darmin ikut punya andil.
"Memang Darmin Nasution termasuk yang tidak terkena dalam kasus tersebut. Dalam kasus tersebut Darmin Nasution adalah orang yang tanda tangan SK, tapi kenapa malah lolos dari kasus itu," kata Misbakhun.
Menurut Misbakhun saat menjadi Dirjen Pajak, Darmin memiliki permasalahan yang cukup kontroversial.
"Saat menjadi Dirjen pajak, ada beberapa permasalahan Darmin Nasution yang lain seperti dugaan pelanggaran prosedur dikabulkannya kasus keberatan PT. Halliburton Indonesia. Padahal, keberatannya sudah pernah ditolak oleh Dirjen Pajak sebelumnya. Tetapi oleh Darmin Nasution malah dikabulkan," tambahnya.
Lebih jauh ia mengatakan latar belakang calon menteri pengganti harus menjadi acuan Presiden dalam menentukan kabinet.
"Hal-hal seperti ini seharusnya oleh Presiden Jokowi dijadikan perhatian karena permasalahan pajak ini termasuk lingkup Menko Perekonomian. Jangan sampai nanti, saat menjabat menko malah Darmin Nasution memainkan kekuasaannya melakukan intervensi terhadap kasus-kasus pajak," kata Misbakhun.
Menurut kabar yang beredar, nama Darmin kencang disebut-sebut akan menggantikan Sofyan Djalil sebagai Menteri Koordinator Perekonomian.
