Infografis
Suara.com - Pemerintah menyerahkan sepenuhnya keputusan impor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengantisipasi krisis pangan yang disebabkan oleh kekeringan dampak dari El Nino.
“Kalau keputusan impor itu di presiden setelah melihat data-datanya,” kata Menteri Perdagangan Rachmat Gobel usai rapat koordinasi membahas dampak El Nino di Kementerian Perekonomian, Kamis (6/8/2015).
Namun ketika ditanya lebih lanjut mengenai kapan keputusan itu akan diambil, Rachmat enggan berkomentar banyak dan menghindari wartawan dengan langsung masuk ke mobil.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil hari ini mengumpulkan para menteri Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi untuk menggelar rapat koordinasi di Kementerian Perkonomian.
Rapat yang dipimpin Sofyan tersebut membahas tentang antisipasi yang akan dilakukan oleh pemerintah mengenai dampak El Nino.
Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik (BPS), Adi Lumaksono mengatakan, dalam rapat tersebut, para menteri sudah mempersiapkan data-data terkait cadangan pangan dari Perum Bulog.
“Jadi nanti ka nada pertemuan dengan pak Jokowi. Kami sudah siapkan tabel-tabel khusus untuk presiden dan menentukan apakah akan melakukan impor atau tidak. Jadi memang keputusan impor itu diserahkan ke pak Jokowi,” kata Adi.
Selain itu, dalam rapat tersebut dipaparkan bahwa cadanfan beras yang dimiliki Bulog saat ini sudah mencapai 1,5 juta ton.
Jika pemerintah tidak ingin melakukan impor, maka Bulog harus menambah stok cadangan beras mencapai 2 juta ton hingga akhir tahun 2015.
“Karena kalau dampak El Nino dimulai Oktober, berarti ada musim tanam di bulan itu yang terpengaruh dan imbasnya ke produksi 2016. Jadi harus diperkuat cadangan beras akhir tahun," ungkapnya.
