Infografis
Suara.com - Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia Ndiame Diop menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi fiskal dan meningkatkan belanja infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Saran itu disampaikan, lantaran pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal II 2015 hanya 4,7 persen, atau meleset dari estimasi Bank Dunia beberapa bulan lalu sekutar 5,2 persen. Bahkan menurut Ndiame, pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama tahun ini merupakan pertumbuhan paling lambat sejak 2009.
“Jika Indonesia ingin memacu pertumbuhan ekonominya lebih tinggi lagi, pemerintah dapat bertindak dengan meningkatkan belanja infrastrukltur yang berkualitas selama tetap menjaga defisit fiskal dalam batasan 3 persen dari PDB. Selain itu, dibutuhkan reformasi fiskal guna peningkatan pendapatan dan belanja anggaran yang lebih baik,” kata Ndiame di Jakarta, Rabu (8/7/2015).
Kondisi yang kurang mendukung dari pertumbuhan ekonomi karena rendahnya harga komoditas dan melemahnya pertumbuhan investasi terus menekan, sehingga laju ekonomi Indonesia melambat.
Salah satu yang mesti dilakukan, menurut Rodrigo, dengan mengurangi biaya logistik.
"Perbaikan infrastruktur akan mengurangi biaya logistik dan harga berbagai barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju kesetaraan," ujarnya.
Menurutnya, investasi saat ini berkontribusi 1,4 persen untuk pertumbuhan PDB year on year pada kuartal pertama tahun 2015 atau separuh dari rata-rata kontribusinya pada tahun 2010.
Investasi memang diharapkan akan untuk meningkat pada paruh kedua 2015, namun jumlahnya tidak akan setinggi seperti prediksi sebelumnya hal ini akibat pembelanjaan anggaran pemerintah yang diperkirakan lebih rendah.
"Fondasi makro ekonomi yang baik berhasil mencegah merosotnya pertumbuhan secara tajam, akibat jatuhnya harga dan permintaan komoditas. Indonesia tetap tumbuh dengan laju sangat cepat, namun dibutuhkan reformasi fiskal guna meningkatkan pendapatan," ungkapnya.
Selain memperbaiki fondasi makro ekonomi, Indonesia juga perlu memperbaiki kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi persaingan, perdagangan dan investasi swasta.
