Infografis
Suara.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan 60 persen anggaran sektor kelautan dan perikanan benar-benar untuk pemangku kepentingan sektor tersebut dan bukan untuk sekadar membangun infrastruktur.
"Tahun depan saya ingin 60 persen anggaran harus jatuh ke stakeholder yaitu nelayan dan pembudidaya," kata Susi Pudjiastuti di Jakarta, Senin (22/6/2015).
Menteri Susi mencontohkan seharusnya seluruh anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pemberian atau perbaikan alat tangkap para nelayan.
Namun saat ini, ujar dia, alokasi untuk alat tangkap masih 18 persen sedangkan untuk pembangunan infrastruktur jauh lebih besar yaitu mencapai 41 persen.
"Ke depan saya tidak mau lagi anggaran KKP untuk pembangunan pelabuhan dan jalan karena itu bukan pekerjaan kami," katanya.
Menurut dia, tugas untuk membangun infrastruktur seharusnya diberikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Ia juga menyatakan pada tahun 2016 ingin membuat program kapal tangkap yang terbuat dari fiber dan alumunium, bukan lagi kapal kayu.
Hal itu, lanjutnya, karena kapal kayu pada saat ini dinilai tidak terlalu bankable oleh pihak perbankan.
Sebelumnya, anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin mengatakan anggaran yang disebarkan dalam berbagai program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harusnya seimbang antara program kesejahteraan, kedaulatan, dan keberlanjutan.
"Rencana KKP dengan program unggulannya untuk fokus kesejahteraan rakyat masih terlalu minim hanya 20 persen," kata Andi Akmal Pasluddin.
Sebagaimana diketahui, KKP di bawah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengalokasikan program unggulan adalah kesejahteran 20 persen, kedaulatan 30 persen, dan keberlanjutan 50 persen.
Seharusnya, ujar Andi Akmal Pasluddin, komposisinya seimbang yaitu dengan formasi yang hampir sama, contohnya 30 persen-40 persen-30 persen.
Apalagi, DPR RI juga sedang menyusun RUU Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan kelautan.
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan, Selasa (16/6/2015), mengingatkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menutup nilai tukar nelayan (tolok ukur kesejahteraan nelayan) pada angka 106 di bulan Oktober 2014.
Sedangkan pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, ujar Daniel Johan, angka NTN turun menjadi 104,26 pada November 2014 dan kembali turun menjadi 102,97 pada Desember 2014.
"Angka 102,97 telah menjadi NTN paling buruk sepanjang 2014," katanya dan mengingatkan bahwa pengangguran juga terjadi di sepanjang pesisir pantai di sejumlah daerah karena nelayan kerap tidak memiliki mata pencaharian lagi. (Antara)
