Infografis
Sebagaimana diketahui, KKP di bawah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengalokasikan program unggulan adalah kesejahteran 20 persen, kedaulatan 30 persen, dan keberlanjutan 50 persen.
Seharusnya, ujar Andi Akmal Pasluddin, komposisinya seimbang yaitu dengan formasi yang hampir sama, contohnya 30 persen-40 persen-30 persen.
Apalagi, DPR RI juga sedang menyusun RUU Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan kelautan.
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan, Selasa (16/6/2015), mengingatkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menutup nilai tukar nelayan (tolok ukur kesejahteraan nelayan) pada angka 106 di bulan Oktober 2014.
Sedangkan pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, ujar Daniel Johan, angka NTN turun menjadi 104,26 pada November 2014 dan kembali turun menjadi 102,97 pada Desember 2014.
"Angka 102,97 telah menjadi NTN paling buruk sepanjang 2014," katanya dan mengingatkan bahwa pengangguran juga terjadi di sepanjang pesisir pantai di sejumlah daerah karena nelayan kerap tidak memiliki mata pencaharian lagi. (Antara)
