Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu mengadakan pertemuan dengan para menteri untuk membicarakan rencana impor beras demi stabilisasi harga pangan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan tengah menyiapkan kebutuhan izin impor kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik guna menjaga stabilitas harga menjelang puasa dan Idul Fitri.
“Ya ini sedang dibicarakan. Kementerian Perdagangan sudah siap untuk mengeluarkan izin impor kepada Bulog. Tinggal finalisasi, tapi semua sudah siap," kata Gobel di Jakarta, Jumat (8/5/2015).
Menurutnya, langkah persiapan impor untuk merespons arahan Presiden Jokowi.
Selain itu, kata dia, untuk mengantisipasi harga-harga kebutuhan pokok yang biasanya melonjak menjelang lebaran. Namun, ia mengaku belum tahu berapa jumlah pasti beras yang akan diimpor.
“Yang jelas itu untuk menekan harga konsumen. Terkait jumlah beras yang akan diimpor itu nanti ditentukan setelah kami melihat dari angka stok yang ada. Yang jelas untuk tekan harga. Saat ini kami dan Perum Bulog tengah membahas soal stok beras Bulog yang ada," katanya.
Rencana Presiden Jokowi membuka kran impor beras sangat berlawanan dengan pernyataan-pernyataan Presiden Jokowi sebelumnya yang mengatakan Indonesia tidak akan mengimpor beras dan harus menyerap beras dari petani demi kehidupan petani yang lebih baik.
Menanggapi hal tersebut, Gobel mengatakan kondisi di lapangan selalu berbeda-beda dan sulit ditebak, maka tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Rencana impor kali ini bukan berarti ada perubahan tekad Jokowi agar tak lagi jadi negara pengimpor.
Menurutnya, hal itu terdesak oleh kondisi pasar yang lebih dikontrol oleh pedagang ketimbang negara.
"Kita akan lakukan itu (menghentikan impor beras), tapi sekarang kondisinya beras dikuasai pedagang yang menentukan harga. Di situlah kami akan melakukan stabilitas (harga),” katanya.
