Suara.com - Guna mempermudah distribusi hasil laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana meminta bantuan kepada perusahaan-perusahaan besar untuk berkontribusi mengembangkan sektor perikanan di Tanah Air dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.
Perusahaan besar yang dimaksud, di antaranya yang berada di bawah Badan Usaha Milik Negara.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Senin (4/5/2015), menambahkan sektor kelautan dan perikanan memerlukan bandara-bandara dengan landasan pacu sepanjang satu kilometer di setiap pulau kecil. Tidak terlalu besar, kata dia, namun cukup efisien untuk mengangkut hasil ikan.
Ia menjelaskan selama ini distribusi hasil perikanan terkendala karena minim infrastruktur. Akibatnya, nilai dan kualitas produk perikanan Indonesia menjadi tidak segar karena lambatnya pendistribusian.
“Kalau ikannya segar, pasti peminatnya banyak. Tapi karena terkendala infrastruktur selama ini, makanya nelayan banyak yang mengeluh hasil ikannya tidak laku,” katanya.
Pengadaan infrastruktur, katanya, tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Biaya bangunnya cuma Rp1 miliar kok, yang penting 'one kilo meter bring you to the world and bring world to you'," katanya.
Susi yakin pembangunan infrastruktur dapat membantu nelayan, juga pengusaha, untuk mengangkut hasil perikanan ke pasar-pasar terdekat sehingga masalah penumpukan hasil laut terselesaikan.
"Saya sudah meminta kepada dirjen untuk membuat satu kilometer runway di pulau-pulau terpencil sama dermaga, at least itu untuk jalan keluar. Kalau semua ini terwujud semua masalah di sektor perikanan akan terselesaikan,” katanya.
Selain itu, dia juga akan mendorong penangkapan ikan dilakukan secara natural.
Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan meminta kepada pemerintah daerah menerbitkan regulasi yang pro lingkungan.
Pemerintah harus menerbitkan pelarangan terhadap penebangan bakau. Selain itu juga akan melarang melakukan penangkapan komoditas laut dengan bahan kimia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menekankan agar para nelayan tak melakukan penangkapan komoditas laut yang sedang bertelur.
"Jangan sampai anak cucu kita tidak tahu kepiting seperti apa, tapi saya akan benahi dulu secara internal," kata dia.
Susi mengungkapkan akan mengajukan anggaran kementerian lebih besar untuk tahun depan sebesar Rp20-30 triliun untuk perikanan, terutama pembangunan infrastruktur.
"Nanti 60 persen akan ke stakeholder. Dan itu akan dibagi ke produksi dan support ke pengusaha. Mulai dari infrastruktur kapal angkut sampai infrastruktur lainnya untuk pabrik," katanya.