Infografis
Suara.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago mengungkapkan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak akan memberikan subsidi dalam pembangunan proyek kereta super cepat Shinkasen yang rencananya melayani rute Jakarta-Bandung.
"Pembangunan kereta cepat ini masih sangat memungkinkan. Kalau di Jakarta-Bandung masih memungkinkan, tapi kalau Jakarta-Surabaya sulit terwujud karena memakan biaya yang besar. Makanya, kita membuka kesempatan kepada investor swasta untuk sepenuhnya menggarap proyek kereta cepat ini, " kata Andrinof di Jakarta, Kamis (9/4/2015).
Andrinof menambahkan pemerintah tidak akan mensubsidi pembangunan proyek transportasi kelas menengah atas itu. Mengalokasikan anggaran subsidi bagi kereta super cepat dianggapnya merenggut hak rakyat miskin untuk memperoleh subsidi angkutan umum.
"Berat jika pemerintah harus mengalokasikan anggaran subsidi untuk pembangunan kereta cepat ini. Sama saja telah merenggut hak rakyat terutama masyarakat menengah bawah. Karena kereta ini untuk kalangan menengah atas. Subsidi hanya diberikan pada kereta api commuter line, angkutan umum dan semua yang menyangkut rakyat kecil," kata dia.
Pemerintah, sambungnya, menyambut baik investor Jepang yang ingin menggarap studi kelayakan atau kajian kereta api super cepat Jakarta-Bandung.
"Nanti kami akan melihat inisiatif itu, apakah sudah mempertimbangkan segala aspek, murah dan menguntungkan buat kita," katanya.
Sebagai informasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara bekerjasama dengan Japan International Coorperation Agency sedang melakukan uji kelayakan atau feasibility study proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Diperkirakan uji kelayakan baru akan selesai pada akhir Maret 2015. Sementara itu, eksekusi proyeknya kemungkinan baru bisa dimulai pada 2016 dan dijadwalkan selesai pada 2018.
