Infografis
Suara.com - Pemerintah mendorong percepatan pembangunan sebanyak 3 proyek infrastruktur yang menggunakan skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah-Swasta. Ketiga proyek itu dalam pengawasan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Dari Kementerian PU, ada 3 prioritas yang KPS, (percepatan) ini untuk membuktikan skema KPS bisa berjalan di Indonesia," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono seusai rapat koordinasi membahas percepatan infrastruktur di Jakarta, Rabu (4/3/2015) malam.
Ketiga proyek itu di antaranya proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 94 kilometer di Kalimantan Timur. Proyek ini akan lelang pada Mei. Nilai investasi kurang lebih sebesar Rp11,4 triliun.
"Jalan tol sepanjang 94 kilometer tersebut terbagi dalam beberapa seksi. Seksi satu dikerjakan oleh APBN. Seksi lima oleh APBD. Seksi dua, tiga dan empat akan kita lelang karena sudah hampir 100 persen pembebasan lahannya," ujarnya.
Proyek lainnya adalah pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Semarang Barat, Jawa Tengah. Nilai investasi proyek ini sekitar Rp765 miliar. Proyek ini masihtertunda karena ada masalah terkait peraturan hukum yang berlaku.
Kendala tersebut antara lain karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan perlunya revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait investasi yang menggunakan dana APBD.
"Lelang akan menunggu penyusunan PP atas perintah MK untuk kembali pada UU nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan, karena di pasal 11 dikatakan pengusahaan air dilakukan dan dilaksanakan oleh pemerintah, BUMN dan BUMD," ujar Basuki.
Ia menambahkan PP tersebut juga dibutuhkan karena adanya keterlibatan dari BUMD dalam proyek air minum ini. Apabila, persyaratan regulasi terpenuhi maka diperkirakan proses lelang pengadaan bisa dimulai paling cepat September.
Kemudian, percepatan juga diupayakan untuk proyek pembangunan jalan tol Manado-Bitung sepanjang 7 kilometer di Sulawesi Utara yang masih menunggu pembebasan lahan di wilayah Airmadidi, Minahasa Utara. Pengadaan proyek ini dilakukan paling cepat triwulan IV.
"Yang dari Manado ke Airmadidi, sudah bebas tanahnya oleh APBN. Sedangkan Airmadidi ke Bitung baru mau dibebaskan lahannya, juga dengan APBN. Ini investasinya Rp4 triliun. Mungkin tendernya akan mulai kuartal keempat," jelas Basuki.
