Punya Laut Terluas, Ekspor Ikan RI No 5 di ASEAN

Doddy Rosadi Suara.Com
Senin, 01 Desember 2014 | 13:32 WIB
Punya Laut Terluas, Ekspor Ikan RI No 5 di ASEAN
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memegang pipi seorang anak nelayan. (Antara/Boyke LW)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kerjasama melalui MoU dengan TNI Angkatan Laut (TNI-AL) terkait penenggelaman kapal-kapal ilegal yang mencuri ikan di wilayah Indonesia.

Untuk itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertemu Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Marsetio di Markas Besar TNI AL di Cilangkap, Jakarta Timur, pagi tadi, Senin (1/12/2014).

Pertemuan yang berlangsung selama 30 menit ini menyepakati beberapa hal di sektor kelautan dan perikanan. Kesepakatan itu disusun dalam satu MoU yang ditandatangani antara Menteri Susi dan seluruh pejabat eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan KSAL Marsetio, dan para petinggi TNI AL.

Beberapa kesepakatan dalam MoU antara lain:

1. Peningkatan bersama pengawasan laut dan hukum di wilayah Indonesia dengan kontrak kerjasama selama 5 tahun.

2. Pertukaran data di bidang kelautan dan perikanan dengan kontrak kerjasama selama 5 tahun.

3. Kerjasama kursus dan pelatihan pada pelaku kelautan dan perikanan, kerjasama 2 tahun.

4. Survei penelitian dan pengkajian serta pemanfaatan sarana dan prasarana dengan kontrak kerjasama 5 tahun.

"Alhamdulillah akhirnya hari ini saya mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kepala Staf Angkatan Laut bisa menandatangani kerjasama dalam satu perjanjian MoU antara KKP bersama KSAL," kata Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Senin (1/12/2014).

Selain itu, Susi mengungkapkan, tujuan utama dari visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan wilayah laut Indonesia berdaulat, karena Presiden ingin menata kembali pengelolaan hasil kelautan Indonesia terutama sektor perikanan dan sumber kelautan laut lainnya.

"Dengan MoU ini serta kebijakan pelarangan transhipment (bongkar muat tengah laut) bisa menyegarkan penataan kembali kelautan Indonesia agar bisa lebih berkelanjutan dan bermanfaat bagi bangsa dan negara," ungkapnya.

Menurut Susi, wilayah laut Indonesia adalah yang terluas nomor dua di dunia tetapi ekspor perikanan Indonesia masih nomor 5 di kawasan Asia Tenggara.

"Ikan kita belum jadi tuan rumah di negara sendiri," jelasnya.

Sementara itu, KSAL Marsetio mengatakan, setuju dan mendukung seluruh rencana Menteri Susi. Menurut dia, seluruh kebijakan yang Menteri Susi buat untuk menciptakan kedaulatan wilayah laut Indonesia sama dengan visi misi TNI AL.

"Intinya kerja sama sudah terjalin dan kita tingkatkan," tegas Marsetio.

REKOMENDASI

TERKINI