Menteri BUMN Harus Tepis Kekhawatiran Pasar

Ririn Indriani Suara.Com
Senin, 27 Oktober 2014 | 02:29 WIB
Menteri BUMN Harus Tepis Kekhawatiran Pasar
Menteri BUMN Rini Soemarno diperkenalkan saat pengumuman Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014). (Foto: Antara/Andika Wahyu)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pengamat dari Universitas Sumatera Utara (USU), Wahyu Ario Pratomo menyebutkan, pasar mengkhawatirkan peningkatan kinerja perusahaan BUMN menyusul terpilihnya Rini M. Soemarno sebagai Menteri BUMN.

"Kekhawatiran dinilai sah-sah saja mengingat Rini merupakan salah satu calon menteri yang diterpa isu dapat rapor jelek dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata Wahyu Ario Pratomo di Medan, Minggu (26/10/2014) malam.

Kekhawatiran semakin besar, karena penempatan Rini juga dinilai pasar sebagai balas jasa dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimana Menteri BUMN itu merupakan mantan Ketua Tim Transisi yang dinilai juga sebagai "orangnya" Megawati.

Setiap penempatan berlatarbelakang balas jasa memang akan rentan dengan kegagalan atau kinerja buruk. Apalagi kinerja Rini saat menjadi Menteri Perindustrian ketika Presiden dijabat Megawati Soekarnoputeri tidak begitu mencuat bagus.

"Jadi untuk menepis kekhawatiran pasar, Presiden Jokowi harus bisa menjadikan Rini sebagai menteri yang berkinerja bagus membawa BUMN semakin lebih bagus ke depannya," kata Wahyu.

Isu yang selalu menyebutkan perusahaan BUMN sebagai "sapi perahan" pejabat Menteri BUMN dan Pemerintah untuk kepentingan kelompok atau partai penguasa harus semakin bisa ditepis.

Menurut Wahyu, peningkatan kinerja BUMN mulai yang bergerak dari bidang pemberitaan, penerbangan hingga perkebunan harus ditingkatkan mengingat potensi bisnisnya yang masih cukup besar.

Di negara maju, perusahaan BUMN sangat menjadi penopang perekonomian negara dan masyarakat sehingga terus mendapat dukungan kuat dalam segala hal dari Pemerintah. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI