Infografis
Suara.com - Koalisi rakyat untuk keadilan perikanan (Kiara) menolak rencana pemerintah akan kembali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada awal 2015 karena nelayan tradisional semakin sulit untuk meningkatkan kesejahteraan.
"Kami berharap Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) tidak menaikkan BBM bersubsidi ini dan memikirkan pengelolaan dan pendistribusian BBM bersubsidi yang tepat sasaran kepada nelayan tradisional." kata Koordinator Pendidikan dan Penguatan Jaringan Kiara, Selamet Daroyni.
Ia menjelaskan, semenjak diberlakukannya kebijakan pembatasan pendistribusian BBM bersubsidi, nelayan semakin sulit mendapatkan bahan bakar kapal, bahkan sebagian besar tidak melaut karena tidak mendapatkan BBM untuk melaut.
"Kami menilai kebijakan menaikkan BBM akan menambah angka kemiskinan masyarakat pesisir, karena biaya melaut semakin tinggi, sementara harga ikan di pasaran tidak mengalami kenaikan karena harga ikan ini masih berdasarkan mekanisme pasar," ujarnya.
Ia mengatakan, saat ini, kantong-kantong kemiskinan berada pada 10.640 desa pesisir dimana 7,78 juta jiwa digolongkan sebagai penduduk miskin atau lebih seperempat bagian atau 25,14 persen dari total kemiskinan nasional mencapai 31,02 juta jiwa.
"Seharusnya pemerintah mengkaji dan mencari solusi, bagaimana mengatasi penyelewengan penyaluran BBM bersubsidi, karena selama ini, sebagian besar BBM bersubsidi hanya dinikmati pengusaha, industri perikanan," ujarnya.
Menurut dia, berdasarkan data Kiara sepanjang 2010 hingga 2013 terjadi peningkatan anggaran subsidi BBM jenis tertentu sebesar 182 persen, tetapi para nelayan tradisional tidak mendapatkan haknya. Padahal, untuk turun ke laut nelayan harus menyiapkan sedikitnya 60 hingga 70 persen dari total ongkos produksinya.
"Kenaikan harga BBM tentu akan berdampak peningkatan angka kemiskinan karena keluarga nelayan semakin sulit untuk hidup sejahtera, seiring pada saat harga BBM naik maka secara otomatis harga sembako juga meningkat drastis," ujarnya. (Antara)
