Infografis
Suara.com - Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla segera menginstruksikan ahli-ahli pertanian agar turun ke lapangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.
"Setelah 20 Oktober (pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih), insinyur-insinyur yang biasanya hanya berkantor, harus ke luar (ke lapangan), jangan hanya urus surat-surat, urus dong sawah, kebun," kata Jusuf Kalla dalam acara diskusi DPP Petani Nasdem di Jakarta Kamis, (25/9/2014).
Dia mengakui pernah marah lantaran Indonesia pengimpor pangan terbesar, padahal Kantor Kementerian Pertanian Indonesia merupakan terbesar di dunia.
"Artinya kita cuma bertani dalam bentuk birokrasi saja," kata Jusuf Kalla.
Menurut Jusuf Kalla (JK), saat ini Indonesia belum mencapai kedaulatan pangan, untuk memenuhi pangan pokok saja seperti beras, kata JK, Indonesia masih impor sekitar 2 juta ton per tahun. Belum lagi jagung, ikan, dan daging yang harus impor serta buah-buahan seperti jeruk, anggur, apel, dan kedelai.
"Jadi kita belum berdaulat, masih tergantung yang lain. Kita harus tingkatkan produksi pangan," ujar JK.
JK mengatakan, keamanan pangan pokok harus dijamin oleh negara. Oleh karena itu, ia bersama presiden terpilih Joko Widodo memprioritaskan program kedaulatan pangan yang harus dipenuhi.
Menurutnya, persoalanan pangan bukan hal yang mudah karena setiap tahun penduduk di Indonesia bertambah 1,5 persen. Seiring dengan itu, kebutuhan pangan pun terus naik dan disaat yang sama lahan pertanian semakin berkurang untuk kebutuhan rumah, pabrik, dan lainnya.
Untuk mengembangkan lahan pertanian di Pulau Jawa, kata JK, sudah sulit karena lahan yang semakin sempit namun untuk memindahkan fokus pertanian di Kalimantan atau Papua kesulitan yang dihadapi adalah sumber daya manusia. Sementara itu melakukan transimigrasi saat ini menurut JK juga tidak mudah.
Oleh karena itu, JK menilai untuk mengatasinya perlu peningkatan teknologi yang tentunya membutuhkan dana yang lebih tinggi.
Selain itu juga perlu penguatan investasi dalam bentuk bibit yang berkualitas, jalan, pengairan/irigasi, mesin penggilingan beras yang lebig modern dan lainnya.
"Selama ini dana ada tapi kenapa kurang karena salah pakai. Dana lebih banyak untuk subsidi BBM," ujar JK. (Antara)
